Mendagri: Pemilu Menentukan Arah Pembangunan 5 Tahun Mendatang

TERNATE - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo disela waktu padatnya menyisihkan waktu untuk menyampaikan kuliah umum di Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara yang  mengusung tema “Demokrasi dan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019”, Selasa (5/3/2019).

Mendagri menjadikan kuliah umum sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi sehingga diharapkan ke depannya terjadi peningkatan nalaritas dan kepedulian terhadap lingkungan serta perkembangan isu nasional oleh kaum milenial.

Ia menginginkan Pemilu 2019 dapat melebihi angka target tingkat partisipasi politik masyarakat yang ditargetkan KPU yaitu 78% partisipan. Ia menggolongkan Pemilu 2019 sebagai sebuah proses dinamika nasional yang bertujuan memperkokoh sistem presidensil, NKRI dan otonomi daerah yang lebih efektif dan efisien secara komprehensif.

"Ini sebuah proses dinamika yang panjang yang ujung hanya ingin membentuk sebuah sistem presidensil yang harus semakin efektif semakin efisien pembentukan reformasi birokrasi dalam upaya memperkuat NKRI dan otda secara komprehensif," tandasnya.

Menurutnya, semarak Pemilu 2019 telah dimulai dengan ditandai munculnya sosialisasi caleg hingga ke daerah-daerah terkecil. Mendagri berharap masyarakat ikut menyambut dan mencermati Pemilu secara arif dan bijaksana.

"Ingat bahwa Pemilu itu pesta demokrasi. Memilih pemimpin yang amanah yang dia punya konsep, punya program, punya gagasan, punya ide untuk bangsa dan negara kedepannya," ungkapnya.

Dkatakan, setiap kepala daerah terpilih memiliki janji politik, namun tetap dibutuhkan keserentakan  untuk memastikan program stategis pembangunan nasional tetap berjalan di wilayahnya. Kesinambungan  pembangunan tata kelola antara pusat dan daerah diharapkan Mendagri dapat semakin efektif dan efisien sehingga mempercepat reformasi birokrasi dengan program stategisnya.

Kemendagri dan stakeholder lainnya disebutkan Tjahjo telah siap dalam menyukseskan Pemilu 2019. Selebihnya hanya dibutuhkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta.

Untuk itu dibutuhkan aksi dari Kepala Daerah beserta organisasi masyarakat yang kini telah mencapai 406.709 ormas, untuk proaktif menggerakkan dan mengorganisir masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya.

Catatan Mendagri menunjukkan perekaman KTP-el telah mencapai 97.8%, dimana yang terendah adalah diwilayah Papua dan Papua Barat.

"Partisipasinya harus secara maksimal digunakan yang mempunyai hak pilih, yang mengurus KTP-el ke Dukcapil setempat agar hak pilih anda tidak hilang, satu suara untuk konsolidasi demokrasi 5 tahun mendatang,” ungkapnya. (MT-06)