Sekilas Info

Kepala KPP Pratama Ambon Non Aktif Dituntut 12 Tahun Penjara

SIDANG - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon Non Aktif, La Masikamba (menggunakan rompi) dikawal personil Brimob saat hendak menjalani sidang perkara gratifikasi dan suap wajib pajak yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Maluku.

AMBON - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon non aktif La Masikamba yang menjadi tersangka dugaan kasus suap pajak dan gratifikasi dari sejumlah pengusaha dituntut 12 tahun penjara oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 Huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001," kata JPU KPK Takdir Suhan saat persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (30/4/2019).

Tuntutan tersebut disampaikan dalam persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan didampingi Jenny Tulak, Felix Ronny Wuisan, Bernard Panjaitan, dan Jefry Yefta Sinaga selaku hakim anggota.

Terdakwa dituntut melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31/1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 12 Huruf b tentang gratifikasi juncto Pasal 64 KUHP sebagai dakwaan kesatu dan kedua primair.

JPU juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp 8,571 milyar.

Harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Namun, jika tidak mencukupi maka terdakwa dikenai hukuman tambahan berupa kurungan selama 2 tahun.

Yang memberatkan terdakwa dituntut penjara dan denda serta membayar uang pengganti, kata Suhan, karena perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pajak untuk penerimaan negara, bahkan kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah keinginan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan memanfaatkan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya," jelas Takdir Suhan didampingi anggota tim JPU lainnya, Tri Mulyono.

Selain itu, hasil perbuatan kejahatan terdakwa tidak pernah dikembalikan kepada KPK dan terdakwa tidak berterus terang maupun menyesali perbuatannya.

Adapun yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.

"Unsur-unsur dalam Pasal 12 Huruf a UU No. 31/1999 sudah terpenuhi karena La Masikamba terbukti menerima uang suap Rp 650 juta dari Anthoni Liando, sedangkan Pasal 12 Huruf b tentang gratifikasi akibat terdakwa menerima lebih dari Rp 7 milyar dari sejumlah pengusaha," kata jaksa.

Selama berlangsung persidangan, tim JPU KPK telah mematahkan semua alibi yang disampaikan terdakwa bahwa pinjaman uang miliaran rupiah dari para pengusaha ini tidak ada hubungannya dengan jabatan.

Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pleidoi penasihat hukum terdakwa, Tomsil Abdullah dan Mohammad Iskandar. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!