Ekspor Pangan dari Perbatasan, 5 Provinsi Ini Diandalkan

JAKARTA - Lima provinsi di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga menjadi andalan ekspor komoditas pangan.

Kelima provinsi itu adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau (Kepri), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

"Kita tetap melanjutkan yang tahun lalu. Di perbatasan kita fokus di lima lokasi termasuk Timor Leste, kemudian Merauke ke Papua, kemudian Kalimantan dengan Malaysia, Kepri dengan Singapura, kita fokus disana. Tentunya yang akan kita kembangkan adalah komoditas-komoditas yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di perbatasan itu sendiri, dan kedua komoditas yang punya pasar di internasional," jelas Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi dalam diskusi Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan di Wilayah Perbatasan Indonesia, di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Lima provinsi tersebut memiliki komoditas pangan berkualitas ekspor. Pertama, Kalimantan Barat dengan komoditas cabai, buncis, tomat, terung, kacang panjang, ketimun, dan komoditas khasnya beras raja uncak. Kedua, Kalimantan Utara dengan komoditas seperti durian, jahe merah, sereh dapur, dan komoditas khasnya beras adan. Kedua wilayah tersebut sangat berpotensi untuk ekspor ke Malaysia dan juga Brunei Darussalam.

Ketiga, Kepulauan Riau yang berpotensi mengekspor nanas, kelapa, cengkeh, dan sayuran segar ke Singapura. Keempat, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi untuk mengekspor bawang merah, daging sapi, dan babi ke Timor Leste. Kelima, Papua yang memiliki komoditas unggulan untuk diekspor seperti, ubi jalar, kopi, kakao, buah merah, dan babi ke Papua Nugini.

Lima negara di atas merupakan potensi ekspor di perbatasan darat. Selain itu, Indonesia juga punya potensi ekspor perbatasan laut ke Vietnam, Thailand, India, Australia, dan Palau.

"Kita ini sebenarnya memiliki batas darat dengan tiga negara yaitu Malaysia (Kalimantan) dengan Timor Leste (NTT) , dan antara Papua dengan Papua Nugini. Tetapi kalau batas laut kita mencakup ada 10, di antaranya Vietnam, Thailand, India, Australia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Palau," kata anggota Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Sinis Munandar.

Kemudian, Sinis mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan untuk memanfaatkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk membangun pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan itu sendiri.

"Beberapa kali Presiden mengatakan, setelah selesai terbangunnya PLBN, jangan hanya menjadi satu bangunan monumen saja. Tetapi harus dimaknai sebagai awal untuk membangun pertumbuhan eknomi di wilayah sekitar PLBN," kata Sinis.

Untuk itu, dibangun lah sejumlah infrastruktur di wilayah-wilayah perbatasan. Namun, Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro mengatakan, masih ada kendala untuk mengekspor komoditas-komoditas unggulan wilayah perbatasan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya bantuan pengusaha dalam hal ini.

"Pemerintah terus membangun infrastruktur, di sebagian tempat sekarang infrastrukturnya sudah bagus. Nah sekarang yang berat tugas kita itu, potensi perbatasan mengolahnya, mendidik masyarakatnya, nah ini butuh pengusaha juga. Kalau tak ada pengusaha tapi orang sudah produksi tak ada yang beli pula. Kita kan bukan pedagang," ungkap Suhajar. (MT-06)