Alex Retraubun: Lumbung Ikan Nasional Harus Terus Diperjuangkan

AMBON – Guru Besar Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Pattimura, Alex Retraubun meminta semua pihak terkait di Provinsi Maluku untuk terus memperjuangkan daerah ini sebagai lumbung ikan nasional.

“Bertahun-tahun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memperjuangkan dukungan pemerintah atas isu ini, tetapi gagal tanpa ada penjelasan. Padahal, ikan merupakan kompetensi inti daerah ini,” tandas Retraubun saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Maluku di Ambon, Sabtu (27/7/2019).

Dikatakan, lumbung ikan nasional harus terus diperjuangkan karena hal ini merupakan suatu kebutuhan nasional ataupun lokal dan nyata di masyarakat.

“Perjuangan untuk mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional juga segaris dengan tujuan pemerintah soal poros maritim,” jelasnya.

Mantan Wakil Menteri Perindustrian ini mengatakan, lumbung ikan nasional juga berpotensi memecahkan masalah sosial di Maluku yang menyandang urutan keempat termiskin secara nasional.

“Tak hanya itu, justifikasi ilmiah soal potensi wilayah tidak diragukan keabsahannya untuk mendukung Maluku sebagai lumbung ikan nasional,” katanya.

Retraubun yang saat ini menjabat Direktur Pasca Sarjana Universitas Pattimura juga mengungkapkan Maluku sejak dulu telah menjadi pusat kejahatan perikanan nasional.

“Bayangkan saja dulu ada ratusan kapal yang beroperasi tanpa izin di Kepulauan Aru. Hasil tangkapannya langsung dibawa dengan tongkang ke Thailand. Selanjutnya diproses disana lalu diekspor ke negara lain dengan label ikan itu produk Thailand,” ungkapnya

Yang anehnya saat ini, kata Retraubun juga mengizinkan ribuan kapal beroperasi di Kepulauan Aru tanpa melibatkan nelayan lokal. “Untuk itu dimana-mana saya selalu minta agar perjuangan untuk mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional harus terus dilakukan,” katanya.

FGD GAMKI dengan tema “Meramu Ide dan Gagasan Berbasis Multiperspektif” menghadirkan narasumber diantaranya Profesor Alex Retraubun, Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae dan Plt Kepala Bappeda Maluku Djalaluddin Salampessy yang membawakan materi terkait “Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan Potensi Kemaritiman di Provinsi Maluku” serta Profesor G Ratumanan yang membawakan materi “Pembangunan Pendidikan Berbasis Kepulauan”.

Sementara itu, Ketua DPD GAMKI Provinsi Maluku, Johan Rahantoknam mengatakan FGD tersebut dapat berfungsi untuk memperluas jangkauan partisipasi dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 - 2024.

“Pada level yang lebih substantif, forum ini dapat menjadi salah satu saluran bagi para pemangku kepentingan dan pelaku pembangunan di Maluku untuk “mendesakkan” agar agenda-agenda pembangunan baik pada skala daerah maupun skala nasional dapat lebih mengakomodir dan memprioritaskan kepentingan dan kemajuan Maluku,” katanya. (MT-03)