SMAN 13 SBT Krisis Guru, Puluhan Pemuda Demo di Bula

BULA - Puluhan pemuda berdemonstrasi di Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Senin (16/12/2019). Para pemuda ini menyuarakan masalah krisis guru di SMA Negeri 13 SBT yang terletak di Kecamatan Pulau Panjang.

Para pemuda asal Kecamatan Pulau Panjang ini memulai aksi mereka di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Cabang Kabupaten SBT.

Kesal dengan kinerja jajaran dinas, para pemuda pun berusaha mencopot papan nama kantor cabang dinas tersebut. Adu mulut hingga saling dorong para pendemo dengan aparat kepolisian pun tidak dapat dihindari.

"Kita cabut papan nama ini saja karena pegawai di kantor ini kerjanya tidak maksimal," tandas Koordinator Lapangan Aksi, Muhammad Aswan Kelian.

Massa aksi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk segera menyikapi kondisi tersebut, guna memenuhi kebutuhan guru di SMAN 13 SBT, agar peserta didik dapat menikmati pendidikan secara baik.

Diketahui, sudah hampir satu bulan terakhir proses belajar mengajar di SMAN 13 SBT terhenti. Siswa di sekolah ini terpaksa libur lantaran tidak ada guru yang mengajar.

Sebanyak 10 guru yang bertugas di SMAN 13 SBT, tapi tidak semuanya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hanya 3 diantaranya yang ASN, sedangkan 7 guru lainya merupakan guru honor.

Tidak hanya itu, terhentinya proses belajar mengajar dalam beberapa pekan terakhir lantaran para guru tersebut tidak berada di tempat tugas.

Para guru yang berstatus PNS, diantaranya kepala Sekolah dikabarkan sedang mengikuti suatu rapat koordinasi di luar Kabupaten SBT. Dua guru lainya yang baru lolos CPNS sedang mengikuti Diklat Pra Jabatan di Kota Ambon.

" 7 guru honor sementara sibuk mengikuti proses seleksi CPNS, sehingga ada yang ke Bula dan ada yang ke Ambon,"kata

Sementara itu, Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Cabang Kabupaten SBT, Dait Rumodar kepada wartawan  mengatakan, pihaknya telah menyampaikan masalah tersebut kepada Kadis Dikbud Maluku di Ambon.

"Nantinya Kamis (19/12/2019), pihak Dinas Dikbud Provinsi Maluku akan turun untuk bersama DPRD membicarakan masalah ini," kata Rumodar. (MT-05)