Sekilas Info

Waspada Virus Corona, Kanwil DJP Papua & Maluku Batasi Layanan Perpajakan

Ilustrasi

AMBON - Sejalan dengan upaya pemerintah mewaspadai maupun mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), maka terhitung 16 Maret - 5 April 2020 pelayanan perpajakan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Provinsi Maluku maupun Papua untuk sementara ditiadakan.

"Peniadaan sementara pelayanan perpajakan yang dilakukan secara langsung ini termasuk juga pelayanan perpajakan yang dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST) dan Layanan Luar Kantor (LDK) baik yang dilakukan oleh DJP sendiri maupun yang bekerja sama dengan pihak lain. Terkecuali pelayanan langsung pada counter VAT Refund di bandara yang tetap dibuka, namun dengan pembatasan tertentu," kata Kepala bidang penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Papua dan Maluku, Normadin Budiman Salim dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi malukuterkini.com, Minggu (15/3/2020).

Dikatakan, meskipun layanan perpajakan secara langsung di kantor pajak ditiadakan, wajib pajak tetap dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa melalui sarana pelaporan elektronik atau online (e-filing/e-form) di laman www.pajak go.id atau untuk pelaporan SPT masa dapat dikirim melalui pos tercatat.

"Pengisian SPT Tahunan dapat dilakukan secara mandiri dengan panduan yang ada di aman www.pajak.go.id atau pada akun media sosial resmi DJP," katanya.

Ia mengatakan, wajib pajak tetap dapat berkonsultasi dengan Account Representative melalui telepon, email, chat maupun saluran komunikasi online lainnya.

“Untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2019, maka diberikan relaksasi batas waktu pelaporan dan pembayaran sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan. Sedangkan untuk SPT Masa PPh Pemotongan/Pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020, kepada seluruh Dan juga, lanjutnya wajib Pajak diberikan relaksasi batas waktu pelaporan sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi keterlambatan namun batas waktu pembayaran tetap sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Selain layanan penyampaian SPT yang dapat dilakukan melalui sarana elektronik, menurutnya, wajib pajak dapat mengajukan berbagai permohonan perpajakan lain secara online, seperti permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru melalui eRegistration dilaman https://ereg.pajak.go.id, Permohonan Electronic Filing Identification Number (EFIN) dan aktivasi EFIN baru dapat dilakukan melalui email resmi masing-masing KPP yang diumumkan melalui papan pengumuman di KPP, akun media sosial KPP atau di laman www.pajak.go.id/unit-kerja.

Sedangkan layanan lupa EFIN dapat dilakukan melalui telepon ke Kring Pajak 1500200 atau melalui telepon atau email resmi masing-masing KPP yang diumumkan melalui papan pengumuman di KPP, akun media sosial KPP atau di laman www.pajak.go.id/unit-kerja.

“Selain pelayanan perpajakan, selama masa pembatasan ini proses komunikasi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan pajak juga akan dilakukan melalui surat menyurat, telepon, email, chat, video conference dan saluran online lainnya. Namun demikian, seluruh kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tetap beroperasi. (MT-05)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!