Tangani Covid-19, Gubernur Maluku Siap Alokasikan Rp 100 M

AMBON - Gubernur Maluku, Murad Ismail menyatakan siap mengalokasikan anggaran daerah sebesar Rp 50 milyar hingga Rp 100 milyar untuk menangani virus Corona (Covid-19) yang kini telah menjadi pendemi global.

Sejumlah proyek yang statusnya tidak terlalu penting dan mendesak untuk dikerjakan, akan ditunda pekerjaannya. Pemerintah merasa khawatir andai proyek diutamakan, namun masyarakat menjadi tidak bisa diselamatkan.

"Saya sudah bicara dengan Sekda, saya akan siapkan sekitar Rp 50 milyar – Rp 100 milyar untuk tangani Covid-19. Jika ada proyek yang tidak terlalu mendesak dan penting akan kita kita hentikan. Kita takut, jangan sampai proyek yang kita utamakan, tapi masyarakat menjadi susah. Saya tidak mau, dan saya tidak mau ambil resiko," tandas Gubernur sebelum melepas tim penyemprotan disinfektan serentak di Kota Ambon dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, di Lapanbgan Merdeka, Ambon, Selasa (31/3/2020).

Gubernur mengatakan, sudah banyak langkah yang telah pemerintah ambil, salah satunya termasuk mengeluarkan Maklumat Gubernur. Begitupun imbauan kepada masyarakat Maluku yang ada di perantauan untuk tidak pulang kampung, bila mereka benar-benar menyayangi keluarga dan masyarakat Maluku secara luas.

"Adanya virus mematikan ini, biasanya dia masuk dari luar negeri atau dalam negeri, dimana daerah itu sudah terinveksi virus," katanya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat Maluku yang ada di perantauan agar urungkan niat mereka untuk pulang kampung.

"Saya lihat, masyarakat Maluku masih belum terlalu sadar bahwa bahaya virus Corona ini paling mematikan. Sudah tembus 210 negara yang telah terjangkit virus ini," katanya mengingatkan.

Menurut dia, pihaknya saat ini hanya menunggu perintah dari Presiden, meskipun Presiden sebelumnya telah mengintsruksikan kepada seluruh Gubernur perihal pembatasan akses dari dan luar jalur transportasi ke suatu wilayah.

“Jika nantinya ada perintah dari Presiden untuk melakukan lockdown, maka akan ada kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kalangan bawah. Nanti kalau memang betul-betul kita lockdown untuk daerah Maluku, bukan lockdown dari luar, tapi masyarakat kita yang ada di dalam ini. Tentunya akan ada kebijakan dari pemerintah untuk orang-orang susah, miskin, terutama tukang ojek, sopir angkot, tukang becak dan pegawai yang bekerja di perhotelan dan toko. Mereka akan kita beri santunan beberapa bulan kedepan. Dengan hitungan per hari. Kita tunggu saja perintah," tandasnya. (MT-04)