Tangani Covid-19, Ketua Sinode GPM: Pemkot Ambon Harus Kendalikan Aktivitas Publik

AMBON - Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Ambon terus bertambah. Hal itu membuat Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Pendeta AJS Werinussa menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon harus mengendalikan aktivitas publik.

“Selama ini rumah-rumah ibadah tidak menjadi titik penyebaran Covid-19. Yang ada justru di arena publik yang dikendalikan oleh pemerintah. Karena itu kami, Pemkot Ambon harus punya konsep yang jelas bukan sekedar tukar menukar regulasi," tandas Werinussa kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (13/6/2020).

Dikatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) silahkan saja diberlakukan namun ketahanan ekonomi masyarakat harus dijaga. .

"Silahkan saja buat PSBB atau apa namanya. Tapi yang penting masyarakat ketahanan ekonominya terjaga. Sebab jika mereka lapar mereka bisa ribut. Itu yang tadi saya sampaikan saat rapat dengan nada yang keras, karena kami sudah stres bersama rakyat. Nama diganti-ganti mau PKM, PSBB, nanti setelah ini apa lagi?, tapi tingkat penularannya tetap tinggi. Masa 400 ribu jumlah penduduk saja tidak bisa kita atur padaha; masih berada di dalam satu daratan," tukasnya.

Werinussa menegaskan tokoh agama sudah kerja maksimal, yang dibuktikan dengan tidak ada satu gereja atau masjid dan lainnya yang menjadi titik penyebaran.

"Jadi tokoh agama sudah kerja maksimal. Tidak ada satu gereja, masjid dan lainnya yang menjadi titip penyebaran. Yang ada ini aktivitas publik, ruang publik yang menjadi titik penyebaran, wewenangnya ada di pemerintah. Selaku tokoh agama kami membantu pemerintah dalam bentuk apapun, tapi yang penting masyarakat harus makan dan itu intinya. Pemerintah harus bisa mengendalikan aktivitas publik, mereka punya kewenangan itu dan mereka tahu mengendalikan aktivitas publik," tandasnya. (MT-04)