Kementerian ATR/BPN Serahkan Ribuan Sertifikat Tanah Milik Warga SBT & Buru

AMBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan ribuan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabubaten Buru.

Sertifikat tanah diserahkan sebanyak 2.020 untuk masyarakat di 11 desa di Kecamatan Wakate, Kabupaten SBT dan 951 sertifikat kepada masyarakat di 5 desa di 4 kecamatan - Kabupaten Buru.

Penyerahan ribuan sertifikat ini dilakukan BPN Provinsi Maluku  secara virtual dan diikuti Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Kegiatan ini juga diikuti Kepala BPN Provinsi Maluku, Toto Sutantono, Bupati Buru, Ramly Umasugi, Sekda SBT Syarif Makmur dan masyarakat penerima sertifikat.

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Sekda Maluku, Ismail Usemahu mengatakan, Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap (PTSL)  merupakan Program Strategis Nasional, yang tujuannya agar terdaftarnya seluruh bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku dan juga untuk menjamin hak masyarakat pemilik tanah.

"Saya menaruh harapan  agar semua bidang tanah di setiap desa, kecamatan, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dapat terdaftar," harap gubernur.

Gubernur berharap sebelum tahun 2025 seluruh desa di Maluku sudah terdaftar. Ia juga memberi dukungannya terhadap program PTSL yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN guna tercapainya Maluku Lengkap tahun 2025.

"Pemerintah Provinsi Maluku beserta seluruh jajaran sampai ke tingkat bawah siap mendukung program PTSL yang merupakan program Nasional oleh kementerian ATR/BPN," tandas Gubernur.

Sementara itu,  Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil dalam arahannya mengatakan, keberadaan sertifikat tanah ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.

"Bapak Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh tanah akan kita daftarkan. Target kita seluruh Indonesia  selesai paling lambat tahun 2025," ungkapnya.

Menteri mengaku, adanya pendemi Covid ini, telah mengakibatkan terjadinya realokasi atau penyesuaian anggaran akibat APBN yang terpaksa dialokasikan untuk yang lebih penting.  Tentunya untuk mengatasi atau memberikan dukungan kepada korban, masyarakat yang terdampak akibat Covid-19.

"Walaupun terjadi pengurangan tetapi pencapaian kantor-kantor BPN, alhamdulillah saya mendapat laporan dari seluruh Indonesia banyak yang telah menyelesaiakan target yang ditetapkan untuk tahun ini," akuinya. (MT-04)