Pemkab Buru Dapat Opini WTP Dari BPK
AMBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Maluku terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut dilaksanakan secara virtual, Senin (13/7/2020). Kepala BPK Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin berada di kantornya di Ambon sementara Bupati Buru Ramly Umasugi berada di Kantor Bupati Buru di Namlea.
Abidin menjelaskan, BPK menemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut, diantaranya pengelolaan kas tidak tertib, pengelolaan aset tetap belum tertib, surat Keputusan Penetapan Penerima bantuan barang yang akan diserahkan Kepada masyarakat pada Dinas Pertanian belum memuat jumlah barang yang akan diterima,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya belanja perjalanan dinas rangkap OPD tidak sesuai ketentuan, pemberian addendum waktu kontrak 7 paket pekerjaan pada 3 OPD tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume atas penyelesaian 3 paket pekerjaan di Dinsa Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Namun permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut, tidak material dan signifikan yang dapat mempengaruhi kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 dan masih sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga BPK memberikan kesimpulan opini WTP," ungkapnya.
Abidin menambahkan, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud atau penyimpangan yang ditemui, ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.
"Kami juga tetap berharap, untuk tahun kedepannya Pemerintah Daerah yang memperoleh WTP agar tetap mempertahankan opini yang diperoleh, serta meningkatkan kinerjanya," ujarnya. (MT-04)