Sekilas Info

Wagub Maluku Janji Panggil Investor Tambang Marmer Sampaikan Aspirasi Warga Taniwel

TEMUI PENDEMO - Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno menemui ratusan masyarakat dan mahasiswa Aliansi Taniwel Raya (Antara) yang menolak tambang marmer di Taniwel, Kabupaten SBB, di pelataran Kantor Gubernur Maluku, Kamis (8/10/2020).

AMBON - Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno akhirnya menemui ratusan masyarakat dan mahasiswa Aliansi Taniwel Raya (Antara) yang melakukan aksi demo menolak tambang marmer di Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Didampingi oleh Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Suryadi Sabirin dan Kadis Lingkungan Hidup Roy Syauta, Wagub duduk bersama pendemo di pelataran Kantor Gubernur Maluku, Kamis (8/10/2020).

Didepan para pendemo itu, Wagub menyampaikan pemerintah daerah sangat memahami aspirasi yang disampaikan.

"Pak Gubernur selalu sampaikan bahwa salah satu visi misi kita adalah menjaga sumber daya alam agar generasi berikut juga bisa menikmatinya karena dunia ini hanya titipan anak cucu.  Tapi kemudian memang juga harus dikelola untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan masyarakat adat karena paling tahu," tandasnya.

Dikatakan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah dan tentunya akan netral dan tidak berpihak manapun.

Mantan Bupati MBD ini juga berjanji akan memanggil investor dari PT Gunung Makmur Indah sebagai perusahan pengelola tambang tersebut untuk mendengar aspirasi dan akan menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Kasihlah kita kesempatan. Kita kan harus kaji dulu.  Lalu nanti kita akan panggil investor sampaikan adanya keluhan atau penolakan dari masyarakat  seperti ini. Kita harus Menyatukan persepsi, kita mendukung. Pemerintah tidak ada yang ada neko-neko,” ungkapnya.

Pemerintah kata Wagub, tetap akan berpihak kepada masyarakat namun berikan kesempatan dan waktu karena semua ini harus dikaji secara baik.

“Kita sudah serap apa yang adik-adik semua sampaikan dan lakukan. Dan pemerintah akan tetap berpihak kepada rakyat. Kami akan kaji," ujar wagub.

Sementara itu, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Suryadi Sabirin, mengatakan pemerintah  mengeluarkan izin usaha pertambangan berdasarkan sejumlah persyaratannya.

"Ada tiga persyaratan yakni perusahaan memiliki nomor induk berusaha, perusahaan harus memiliki Amdal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten setempat serta tata ruang berdasarkan rekomendasi dari bupati. Pemprov  menyetujuinya itu didasarkan pada kajian dari kabupaten sebagai yang punya wilayah,” katanya.

Ia menjelaskan, meskipun ada izin wilayah usaha pertambangan oleh pihak perusahan akan tetapi ada tahapan-tahapan sebelum tiba pada  produksi, yaitu izin Amdal dari Pemprov Maluku.

"Tahapannya itu pada dinas teknis akan melibatkan tokoh adat maupun tokoh masyarakat setempat. Jadi kalau masyararakat menerima ya akan dilanjutkan, jika tidak ijinnya tidak akan kami keluarkan,” jelasnya

Mendengar penjelasan Wagub maupun Suryadi, dan juga Kadis Lingkungan Hidup, pendemo kemudian membacakan pernyataan sikapnya yang tetap menegaskan menolak tambang tersebut.

Pernyataan tersebut kemudian oleh pendemo diserahkan kepada Wagub Maluku. Usai penyerahan tersebut, para pendemo membubarkan diri. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!