Inilah 10 Provinsi Yang Penduduk Miskinnya Paling Banyak

AMBON - Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengeluarkan data penduduk miskin di Indonesia. Data terbaru untuk September 2020 tercatat jumlah orang miskin Indonesia naik 10,19% menjadi 27,55 juta.

Jumlah penduduk miskin itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dilihat dari sisi persentase paling tinggi di Pulau Maluku dan Papua yaitu sebesar 20,65%. Jika dirinci per provinsi Papua juga masih paling besar yakni 26,8%.

Berikut 10 provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi:

1. Papua 26,8%
2. Papua Barat 21,7%
3. Nusa Tenggara Timur 21,21%
4. Maluku 17,99%
5. Gorontalo 15,59%
6. Aceh 15,43%
7. Bengkulu 15,30%
8. Nusa Tenggara Barat 14,23%
9. Sulawesi Tengah 13,06%
10. Sumatera Selatan 12,56%

Jika dilihat lebih rinci lagi, angka kemiskinan nasional mencapai 27,55 juta orang atau 10,19% ini yang berasal dari Pulau Sumatera berjumlah 6,06 juta orang atau 10,22%. Dari Pulau Jawa berjumlah 14,75 juta orang atau 9,71%. Dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara berjumlah 2,11 juta orang atau setara 13,92%. Dari Pulau Kalimantan berjumlah 1,01 juta atau setara 7,51%.

Sedangkan dari Pulau Sulawesi berjumlah 2,06 juta atau setara 10,41%. Lalu, dari Pulau Maluku dan Papua berjumlah 1,53 juta orang atau setara 20,65%. Angka kemiskinan ini tercatat per September 2020.

Persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan.

Sementara dilihat berdasarkan provinsi per September 2020, BPS mencatat Provinsi Bali menjadi wilayah dengan persentase orang miskin yang paling rendah, yaitu 4,45%. Kedua diduduki oleh DKI Jakarta dengan persentase sebesar 4,69%. Kalimantan Selatan sebesar 4,83%. Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,89%. Kalimantan Tengah sebesar 5,26%.

Selanjutnya Kepulauan Riau sebesar 6,13%. Sumatera Barat sebesar 6,56%. Banten sebesar 6,63%. Kalimantan Timur sebesar 6,64%. Maluku Utara sebesar 6,97%. Riau sebesar 7,04%. Kalimantan barat sebesar 7,24%. Kalimantan Utara sebesar 7,41%. Sulawesi Utara sebesar 7,78%. Jambi sebesar 7,97%. Jawa Barat sebesar 8,43%.

Sulawesi Selatan sebesar 8,99%. Sumatera Utara sebesar 9,14%. Jawa Timur sebesar 11,46%. Sulawesi Barat sebesar 11,50%. Sulawesi Tenggara sebesar 11,69%. Jawa Tengah sebesar 11,84%. Lampung sebesar 11,84%. Yogyakarta sebesar 12,80%. Sumatera Selatan sebesar 12,98%. Sulawesi Tengah sebesar 13,06%. Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 14,23%. Bengkulu sebesar 15,30%. Aceh sebesar 15,43%. Gorontalo sebesar 15,59%. Maluku sebesar 17,99%.

Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 21,21%. Papua Barat sebesar 21,70%. Dan terakhir atau yang tertinggi diduduki oleh Papua dengan persentase sebesar 26,80%.

BPS melaporkan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, jumlah tersebut meningkat 2,76 juta dibandingkan posisi September 2019 yang mencapai 24,97 juta orang.

"September 2020 jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 27,55 juta orang, atau setara dengan 10,19 persen (dari jumlah penduduk)," ujar Suhariyanto ketika memberikan keterangan pers secara virtual, Senin (15/2/2021).

Suhariyanto menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan yakni penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat.

Walau begitu, masyarakat yang berada dalam lapisan bawah terdampak lebih dalam dibandingkan dengan lapisan atas.

"Misal waktu itu disampaikan untuk lapisan bawah, tujuh dari 10 responden mengaku pendapatan turun, sementara kelompok atas hanya tiga dr 10 responden, dan ini (pandemi Covid-19) menyebabkan penurunan dari seluruh lapisan masyarakat," kata Suhariyanto.

Ia juga mengatakan, laju inflasi secara umum juga sangat rendah. Hal itu terjadi lantaran pandemi memukul baik dari sisi penawaran dan permintaan. Selama Maret hingga Desember 2020, Suhariyanto mengatakan, banyak komoditas yang mengalami penuurnan harga, seperti harga beras yang turun 0,49 persen.

"Komoditas yang paling banyak dikonsumsi penduduk miskin, seperti harga ayam ras, telur ayam ras, mengalami penuurnan cukup dalam, meski juga ada kenaikan untuk daging sapi, minyak goreng, dan tepung terigu," katanya.

Di sisi lain, pandemi juga menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah pengangguran pada tahun 2020. Tingkat Pengangguran terbuka pada Agustus 2020 meningkat menjadi 7,07 persen dari 5,23 persen.

Selain itu, sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak oleh pandemi. Di mana sebanyak 2,56 juta orang mengalami pengangguran, 1,77 juta penduduk sementara tidak bekerja, dan sebanyak 24,03 juta penduduk mengalami pengurangan jam kerja.

"Jadi mereka akan terpengaruh dari sisi pendapatannya. Demikian juga untuk pekerja setengah menganggur, yang waktu bekerjanya kurang dari jam kerja normal (35 jam), ada peningkatan, sehingga ada indikasi pendapatan masyarakat akan menurun," ujar Suhariyanto.

Adapun bila dilihat dari keparahan dan kedalaman kemiskinan, BPS melaporkan terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari 1,62 di Maret 2020 menjadi 1,75 di September 2020. Indeks keparahan kemiskinan juga naik dari 0,38 menjadi 0,47 di periode yang sama. (MT-05)