1. Beranda
  2. Sosial Kemasyarakatan

Lapas Ambon Harus Jadi Contoh Pembangunan ZI di Maluku

Oleh ,

AMBON - Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang diketuai oleh Superman, didampingi Petrus Moko, dan Kurniawan berharap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon menjadi contoh pembangunan Zona Integritas (ZI) di Wilayah Maluku.

Hal tersebut disampaikan saat TPI melaksanakan uji petik atas kegaitan desk evaluasi di Lapas Ambon, Jumat (4/6/2021)

TPI berharap Lapas Ambon kedepan dapat menjadi contoh pembangunan ZI di Maluku dan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun ini.

“Pembangunan ZI sangat terasa, rapi, bersih, seluruh standar operasional terpasang dengan baik,” ujar Qolbin Salim selaku Pengendali Teknis.

Dalam kunjungannya, TPI yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku, Andi Nurka juga meninjau langsung kondisi dan aktifitas Laaps Ambon diantaranya ruang besuk warga binaan, dapur dan bengkel kerja serta sejumlah fasilitas pendukung pelayanan publik di Lapas Ambon. Mereka juga menyempatkan diri melakukan wawancara langsung dengan sejumah warga binaan

Pada saat bersaman, Inspektorat Wilayah II, Icon siregar yang juga sebagai penanggung jawab TPI juga meninjau langsung fasilitas pelayanan makan, pembinaan, dan blok hunian serta ruang kantor Lapas Ambon. Dalam kunjungannya ia berharap agar Lapas Ambon terus konsisten serta lakukan pembenahan.

“Kerapian dan kebersihan sudah sama dengan Lapas lainnya yang beerada di pulau jawa,". Ungkap Icon

Dalam Uji petik ini, saran dan masukan disampaikan langsung oleh Irwil II dan TPI.

Sementara itu Kepala Lapas Ambon, Saiful Sahri menyampaikan terima kaish atas kunjungan ini dan Pihaknya segera melaksanakan apa yang menjadi perhatian dalam kunjungan ini.

“Kami terus berbenah dan segera melaksanakan apa yang menjadi atensi  dalam uji petik ini," ujarnya.

Sebagaimana dalam pelaksanaan Desk Evaluasi oleh TPI, Lapas Ambon menjadi salah satu dari sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Kanwil Maluku yang dapat diusulkan menjadi satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada panel TPI. (MT-04)

Berita Lainnya