Saat Dipanggil DPRD Maluku, Terungkap Plt Dirut Jadi Penyebab Masalah di RSUD Haulussy

AMBON, MalukuTerkini.com - Kasus penelantaran pasien jantung oleh RSUD Haulussy Ambon, Sabtu (15/1/2022), kemarin langsung direspons DPRD Provinsi Maluku.

Penelantaran tersebut terjadi akibat dampak perubahan surat Keputusan terkait Kelompok Staf Medis (KSM) secara sepihak oleh Plt Direktur Utama (Dirut) RSUD Haulussy, Justini Pawa.

Justini Pawa langsung dipanggil untuk ikut dalam rapat dengar pendapat dipimpin langsung ketua Komisi IV, Samson Atapary didampingi Wakil Ketua Ruslan Hurasan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon.

Rapat itu dihadiri pula oleh  Andi Munaswir, Edwin  Huwae selalu anggota komisi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Zulkarnain.

Rapat berlangsung seru bahkan sempat bersitegang ketika komisi membahas  seputar persoalan dimaksud, ditambah hutang piutang kepada pihak ketiga yang sampai saat ini belum lunas dibayarkan pihak RSUD Haulussy.

Wakil Ketua Komisi IV Edwin  Huwae menegaskan penelantaran pasien jantung jangan dianggap sebagai sebuah hal biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi perhatian serius dari RSUD Haulussy untuk memperbaiki manajemen, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik.

"Apakah dengan adanya  peristiwa ini dianggap biasa-biasa saja, atau sudah menjadi satu kebiasaan di RSUD, kalau sudah menjadi satu kebiasaan cilaka lagi. Ini persoalan taruhan nyawa manusia. Bagi kita di DPRD kurang empati maka kita anggap biasa saja, tetapi keluarga pasien yang ada di RS. Kami merasakan pernah membawa anak keluarga di RS, perasaan kita bagaimana, termasuk keluarga pasien  hari itu di RSUD dan terlantar, tidak mendapat terapi pengobatan, dimana empati kita, Dimana rasa kemanusian sebagai RSUD yang mempunyai tanggujawab pelayanan publik bagi masyarakat," tandas Huwae.

Huwae meminta Kepala Dinas Kesehatan untuk mengusulkan kepada Gubernur, agar segera mengevaluasi seluruh struktur mulai dari Direktur sampai staf administrasi.

"Selama ini berganti direktur pun sama saja. bila perlu wakil direktur dilakukan penyegaran semua. Karena citra rumah sakit ini berdampak terhadap pemerintahan," ujarnya.

Huwae menegaskan, kinerja RSUD Haulussy yang buruk tentu berdampak penilaian masyarakat terhadap kerja Gubernur, Kepala Dinas, sampai partai pendukungnya.

"Oleh karena itu, suka atau tidak suka kita akan keras menanggapi soal seperti ini. Kalau mau evaluasi, evaluasi semua saja, untuk masyarakat nga usah ragu-ragu, kalau buat rakyat saya tidak takut, mau dipecat tidak ada urusan, pahala di surga, jadi hajar," tandasnya.

Sama halnya  yang disampaikan Anggota Komisi IV Andi Munaswir.

Ia mengaku persoalan di RSUD Haulussy tidak ada habisnya, belum selesai persoalan mutasi empat dokter ke RSUD Ishak Umarella, Tulehu, muncul lagi penelantaran pasien.

"Persoalan di RSUD Haulussy seperti sinetron di televisi yang tidak ada habisnya, tetapi besambung terus. Mutasi empat dokter ke Umarela, dimana dalam kata akhir fraksi pada sidang paripurna penetapan APBD, seluruh fraksi meminta dikembalikan. tetapi ada lagi berita baru pasien ditelantarkan, dari hasil cek dokternya tidak ada, tidak bisa mengabadi karena SK yang dikeluarkan direktur tidak ada nama dokter tersebut, sehingga tidak bisa mengabdi karena mengabdi berdasarkan surat penugasan, contohnya dokter ahli Jantung Zulkarnain yang juga Kadis Kesehatan, satu-satunya dokter jantung organik tidak ada namanya," beber Munaswir.

Ia menegaskan pula persoalan yang terjadi RSUD Haulussy sangat kursial, karena kalau dokter tidak hargai atau tidak diberi tugas, pasti akan kabur, paling dekat RS silaom yang memiliki manajemen bagus.

Untuk itu, dirinya mendesak Dirut RSUD Haulussy untuk merubah kembali SK KSM yang telah diterbitkan sebelumnya, dan mengisi kembali Dokter organik yang sangat dibutuhkan RSUD Haulussy dalam SK baru.

Menanggapi itu,  Kepala Dinas Kesehatan Maluku,  Zulkarnain membeberkan keputusan direktur RSUD Haulussy nomor 445/130/1 tahun 2022 tentang keputusan KSM tahun 2022-2024 terkesan terburu-buru, karena ada banyak kesalahan.

Ia mencontohkan penyakit jantung dan pembuluh darah tetapi keluarnya spesialis penyakit dalam, patologi anatomi, terdapat dokter forensik, patologi klinik ada juga dokter radiologi. Kemudian satu-satunya Dokter bedah Tulang di RSUD Haulussy tidak juga ada namanya, begitu juga dokter mata.

"Saya tidak tahu terburu-buru atau apapaun itu, saya rasa lucu apakah seorang direktur tidak mengoreksi surat tersebut. jadi seperti gado-gadi campur aduk," ujarnya.

Sebagai seorang kadis dirinya  mengaku, pada saat mengantongi surat tersebut, telah sudah menelpone direktur berulang kali untuk meninjau kembali surat dimaksud, tetapi tidak diangkat. Bahkan saat dipertemukan Gubernur, yang tadinya Direktur menjanjikan untuk merubah, namun belum juga dilakukan perubahan.

"Saya sudah lapor ke Gubernur, Plt Dirut tidak bisa diajak koordinasi, jadi rel-nya dengan dinas kesehatan sudah tidak ada kecocokan lagi,"pungkasnya.

Dilain sisi, Plt Dirut RSUD Haulussy Justini Pawa mengaku persoalan yang terjadi hanyalah miskomunikasi.

"Konsep awal dokter yang tidak namanya dalam SK, semuanya ada. ini hanya miskomunikasi saja," tandasnya.

Justini Pawa berjanji akan perubahan SK dimaksud untuk mewngisi nama dokter yang tidak ada namanya di SK sebelumnya.  (MT-04)