Temui Forkopimda Malteng, Kapolda Maluku: Jangan Anggap Konflik Hal Biasa

AMBON, MalukuTerkini.com – Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif meminta Forkopimda di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) untuk tidak menganggap konflik antar kampung yang sering berkecamuk merupakan hal yang biasa terjadi.

Ia menegaskan agar setiap persoalan yang kerap terjadi di tengah masyarakat untuk diselesaikan secepatnya serta tidak berulang lagi.

Caranya yaitu mencari akar masalah dan diselesaikan baik secara adat, maupun hukum positif.

Hal itu ditegaskan Kapolda dalam pertemuan dengan Forkopimda Malteng diantaranya Bupati, Dandim, Kajari, Kapolres dan Sekda, di Kantor Bupati Malteng, Masohi, Sabtu (5/2/2022).

Kapolda merincikan Maluku terdapat 52 titik yang berpotensi rawan konflik. 9 diantaranya berada di Maluku Tengah.

"52 titik potensi konflik ada di Maluku, 9 titik diantaranya di Maluku Tengah, akar masalahnya hampir sama dengan yang ada di Pelauw dan Kariu, ini kapan saja bisa muncul jadi konflik terbuka," kata Kapolda.

Terhadap 9 titik potensi konflik di Maluku Tengah, Kapolda meminta Bupati agar dapat mengambil langkah-langkah sesuai Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial untuk menyelasaikannya.

"Jangan sampai muncul menjadi konflik terbuka baru kita tangani, tetapi upaya pencegahan itu sudah harus dilakukan sedini mungkin," harapnya.

Menurutnya, pendekatan keamanan yang dilakukan dengan masalah tersebut pun tidak bisa sepenuhnya menciptakan situasi kamtibmas di tengah masyarakat.

"Saya mendorong Bupati, DPRD untuk mempedomani UU Nomor 7/2012. TNI Polri siap mengamankan Pemda dan DPRD," kata Kapolda.

Ia juga menekankan kepada semua pihak untuk tidak lagi menganggap bahwa konflik atau bentrok antar warga yang sering terjadi sebagai hal biasa.

"Jangan menganggap konflik yang sering terjadi di Maluku sebagai suatu hal yang biasa terjadi. Apabila terjadi konflik sosial maka bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan TNI Polri, tetepi semua stakeholder memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.

Mantan Kakorpolairud Baharkam Polri ini mengajak kepada Bupati, SKPD dan stekholder lainnya agar dapat bersama-sama menyikapi persoalan tersebut secara serius.

"Kita masih punya tanggung jawab besar dalam pemulihan konflik Kariu ini," tandasnya. (MT-04)