GMNI Demo Tolak Kenaikan BBM

AMBON, MalukuTerkini.com - Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ambon, melakukan aksi di kantor Gubernur Maluku, Kamis (7/9/2022).

Aksi yang dilakukan sekitar pukul 12.00 WIT ini di depan pagar kantor Gubernur Maluku.

Dalam aksi yang dikoordinasi oleh Ilusi Rion Ade menyampaikan  pemerintah seharusnya lebih memperketat pengawasan dan pengontrolan terhadap proses distribusi subsidi BBM karena terindikasi banyaknya penyelewengan dan penimbunan BBM bersubsidi oleh mafia-mafia minyak yang sengaja memainkan peranya.

Selain itu pemerintah seharusnya mengklasifikasi penerima BBM bersubsidi dan non subsidi secara eksplisit agar orientasi BBM bersubsidi dapat tepat sasaran sehingga berhasil guna dan berdaya guna.

Pendemo dalam pernyataan sikap menyampaikan naiknya harga BBM di Indonesia per 3 September 2022 dengan alasan kenaikan harga minyak dunia yang semakin meroket sehingga meningkatnya beban APBN Negara dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502 triliun untuk porsi subsidi BBM, dengan naiknya harga BBM Pemerintah berjanji akan memberikan bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada masyarakat selama empat bulan terakłhir sebesar Rp 12,4 Triliun.

Namun hal ini di nilai akan membawa implikasi yang bersifat peyoratif (negative) pada aktivitas ekonomi masyarakat, pasalnya ekonomi indonesia belum sembuh total akibat dari fase pandemic covid 19 yang lalu, kemudian saat ini dengan naiknya harga BBM malah akan memperburuk situasi ekonomi Indonesia di karenakan dengan naiknya harga BBM maka akan naik pula harga bahan pokok, biaya produksi, tarif angkutan umum, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan lain-lain.

Dijelaskan, berdasarkan hasil kajian kritis DPC GMNI Ambon janji pemerintah terkait dengan akan memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran dalam hal ini BLT BBM kepada masyarakat dengan nominal 150 ribu per-keluarga tidak rasional karena tidak mungkin 150 ribu dapat memenuhi kebutuhan satu keluarga dalam periode satu bulan berjalan.

“Tandas DPC GMNI Ambon menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat tidak dapat menjadi solusi dari proses kenaikan BBM, selain itu bisa jadi BLT yang di janjikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran karena kita berkaca dari distribusi Subsidi BBM yang di mana lebih dari 70% tidak tepat sasaran dan malah di gunakan oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas," tandas orator.

Tak hanya menolak kenaikan harga BBM, DPC GMNI Ambon juga menolak BLT BBM karena dinilai tidak menjadi solusi bagi rakyat" dan ketuga,  Kami DPC GMNI Ambon meminta kepada DPR Provinsi Maluku berkordinasi dengan KPK perihal mengevaluasi BPH Migas selaku pengatur dan penggawas distribsusi BBM karena di nilai tidak becus menjalankan fungsinya dengan baik.

Pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia mulai dari awal kuartal 11 tahun 2020," jelasnya.

Usai berorasi, perwakilan diminta masuk dan diterima oleh Plh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Maluku, Z Latuconsina di ruang kerjanya dan berjanji menindaklanjuti laporan tersebut.

Usai bertemu Plh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Maluku, para pendemo membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 13.45.WIT. (MT-04)