Datangi Kantor Gubernur Maluku, GERAMM Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

AMBON, MalukuTerkini.com - Gerakan Pemuda Maluku Menggugat (GERAMM) melakukan aksi di kantor Gubernur Maluku, Senin (12/9/2022).

Aksi dilakukan sejak pukul 11.30 WIT berlangsung tepatnya di depan pagar kantor Gubernur Maluku, Jalan Sultan Hairun Ambon.

Puluhan mahasiswa,  pemuda dan masyarakat yang merupakan perwakilan organisasi kepemudaan mulai dari KAMMI Jas Merah,  DPD IMM, BENMUS, FSPMI, KSPSI, KSPSI melakukan aksi ibu menuntut dan menolak kenaikan BBM.

Dalam tuntutan pendemo  menolak pemerintah untuk menaikkan harga BBM karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya pulih akibat terpapar Covid-19.

Mereka mendesak pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional dan dipakai anggarannya untuk memulihkan ekonomi rakyat.

Selain itu mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu Ke hilir.

Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

Bahkan membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua angkutan umum dan angkutan logistik pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi di sektor industri pertambangan dan perkebunan.

Selain itu, mengalokasikan pendataan yang besar (Windfall Income) dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA) di pasar global seperti batu bara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik, melakukan regulasi anggaran belanja kementerian lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.

"Kami mendorong percepatan transisi energi dan energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang. Mendesak untuk membatalkan omnibus law undang-undang nomor 11 tentang cipta kerja dan mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum sebesar 10% hingga 13% tahun 2023 dan menolak SK kemenaker tentang PP 36 batas atas bawah. Mendesak pemerintah agar bisa mengendalikan harga bahan-bahan pokok," teriak pendemo lagi.

Sementara itu kepada dinas sosial Provinsi Maluku untuk turun langsung ke masyarakat memastikan data penerima BLT sesuai dan tepat sasaran, mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Maluku agar dapat menertibkan harga-harga jasa transportasi.

Selain itu  pemerintah dan DPRD Provinsi Maluku untuk segera membentuk Satgas dan Perda untuk menyikapi persoalan yang terjadi.

Pendemo juga menuntut Gubernur Maluku agar mendesak DPR dan Pemerintah Pusat untuk mengaudit kembali BPH Migas dan regulasi penyaluran BBM bersubsidi

"Menuntut Gubernur Maluku agar mendesak DPR melalui rapat kerja kementerian keuangan agar dapat memperkirakan APBN untuk kesejahteraan masyarakat dan Mendesak Gubernur Provinsi Maluku dan DPR RI agar menghapus dana pensiun DPR yang dianggap membebani APBN," ungkap pendemo menyampaikan tuntutannya.

Aksi demo ini dikoordinir masing- masing korlap  Rifai Salihy (Sek KAMMI), Adam Rahantan (Ketua BEMNUS),  Max Laritmas  (Ketua FSPMI), Abdullah Hitimalah. (Wasek Umum DPD IMM Maluku) dan Udin (anggota LDK), Dimas Luanmasse.(Ketua KSPSI), Abubakar Mahu (Ketua DPD IMM) dan  Amin Fidmatan (Ketua KAMMI) yang kemudian berorasi dari mulai  titik kumpul di SPBU  Kebun Cengkeh hingga Kantor Gubernur Maluku. (MT-04)