Wakil Ketua DPD RI Sambangi Ombudsman Maluku

AMBON, MalukuTerkini.com – Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono menyambangi Kantor Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Jumat (24/3/2023).

Dalam kunjungan tersebut, Sampono mengaku telah menerima banyak hasil baik itu berupa laporan maupun masukan dari hasil kinerja yang disampaikan oleh Ombudsman.

""Hari ini saya terima banyak sekali apa yang dihasilkan oleh Ombudsman Maluku, dan apa yang disampaikan oleh Ombudsman ini nantinya menjadi bekal bagi saya untuk dibahas di tingkat pusat," ungkapnya.

Ia menjelaskan, berbagai laporan yang disampaikan oleh Ombudsman termasuk juga hasil dari penilaian pelayanan publik di Provinsi Maluku yang memang masih berada di Zona kuning. Olehnya itu, pelayanan publik di Maluku baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mesti menjadi perhatian bersama seluruh pihak.

"Terutama pelayanan publik di Maluku baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota  yang masih berada dalam kategori kuning. Nah terkait hasil yang ada, kita wajib melakukan kajian serta pengawasan secara berkala yang tujuannya untuk melakukan perbaikan agar pelayanan publik di Maluku menjadi lebih baik lagi," jelasnya.

Kendati begitu, ia menyadari memang ada kendala terbesar yang dihadapi terkait pelayanan publik di Maluku. Seperti misalnya letak geografis wilayah Maluku yang berkepulauan, serta minimnya anggaran.

"Memang dua hal itu menjadi kendala utama. Namun bukan berarti kita terus berada dalam tingkat pelayanan yang kurang baik yah, justru kita harus memaksimalkan aparatur pelayanan publik ini secara maksimal yah," ungkapnya.

Sampono menambahkan, kunjungan ke Ombudsman Maluku merupakan yang kedua kalinya dilakukan, dengan tujuan yakni untuk mendengar dan menerima masukan atau informasi dalam konteks pengawasan.

"Berbicara soal pengawasan, DPD dan Ombudsman ini memiliki tupoksi yang sama yaitu pengawasan. Pengawasan pertama yaitu berupa fungsi legislasi. Kemudian mengawasi jalannya pemerintahan, selanjutnya dari hasil pengawasan itu kita evaluasi untuk bagaimana menangani persoalan-persoalan yang ada di masyarakat baik itu pelayanan publik dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hassan Slamat memberikan apresiasi kepada Nono Sampono selaku Wakil Ketua DPD RI yang telah melakukan kunjungan ke Ombudsman.

" Pak Nono merupakan anggota DPD yang menaruh perhatian kepada Ombudsman dan itu sangat kita apresiasi," katanya.

Hasal Slamat menjelaskan berbagai permasalahan yang terjadi diantaranya terkait Gunung Botak di Kabupaten Buru sebab limbahnya memiliki daya rusak yang sangat parah.

"Gunung Botak itu harus ditutup karena daya rusaknya itu sudah tidak bisa dijelaskan lagi," jelasnya.

Selain itu, juga terkait permasalahan pembangunan perkebunan Karet oleh PT Panbers di Pulau Buru, yang mana perusahan tersebut membangun perkebunan diatas lahan milik masyarakat transmigran.

"Kemudian juga kita laporkan terkait ada salah satu perusahan yakni PT. Panbers yang mana mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru untuk lakukan kegiatan perkebunan karet diatas tanah milik dari warga transmigran. Itu mesti menjadi atensi juga oleh kita bersama dan laporan yang terakhir yaitu bagaimana kita dukung soal percepatan pembentukan undang-undang kepulauan," ungkapnya. (MT-08)