Sekilas Info

Laporan Keuangan Pemkot Ambon Kembali Disclaimer, Ini Catatan BPK

AMBON, MalukuTerkini.com - Tahun ini merupakan tahun kedua, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku tidak dapat memberikan opini penilaian atau disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

Hal ini dijelaskan oleh  Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hery Purwanto saat menyerahkan LHP LKPD Tahun 2022 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (23/5/2023).

Penyerahan dilakukan di aula lantai III kantor BPK Perwakilan Maluku oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hery Purwanto diterima langsung oleh Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dan Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisuta.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hery Purwanto menjelaskan,  pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kota Ambon Tahun 2022.

Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah: (a) Apakah LK telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan: (b) Apakah sistem pengendalian internal telah berjalan efektif, (c) apakah pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan: serta (d) apakah pengungkapan CalK telah memadai. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.

Kendati demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP berdasarkan hasil pemeriksaan, LKPD Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022 masih terdapat permasalahan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern belum efektif.

Dengan dasar tersebut, BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2022.

Purwanto merincikan dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Ambon Tahun 2022, BPK menemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2022 dan pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut, antara lain adalah Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Kota Ambon tidak sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp 7,2 miliar direkomendasikan di setor ke kas daerah dan sebesar Rp 33,3 miliar diperlukan verifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan khusus inspektorat, Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kota Ambon tahun 2022 masih bermasalah dengan adanya kas tekor sebesar Rp 2,19 miliar.

"Ini  untuk perjalanan dinas 20 OPD itu ada sebesar 2 milyar rupiah lebih. Selain itu ada belanja barang dan jasa ada salah satu dinas juga sekitar 500 juta rupiah. Kemudian ada juga belanja modal di dinas PU ini terkait kegiatan dimana ada lima pekerjaan yang menurut catatan kita ditahun 2022 tidak dilaksanakan," bebernya.

Kemudian permasalahan Aset sebesar Rp 60,7 Milyar yaitu permasalahan keberadaan asset dan beban penyusutan yang direkomendasikan untuk melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah di OPD terkait.

Opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini TMP merupakan pernyataan profesional mengenai “kewajaran” laporan keuangan dan bukan merupakan “jaminan mutlak” atas tidak adanya fraud yang ditemui di kemudian hari.

Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Purwanto menyampaikan agar Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, selambatlambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima, dan pihak DPRD memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!