Sekilas Info

Penjabat Bupati Tanimbar Ingatkan Pimpinan OPD Taati Komitmen Cegah Korupsi

SAUMLAKI, MalukuTerkini.com – Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Ruben B Moriolkossu, mengingatkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait komitmen bersama dalam melakukan pencegahan korupsi.

Komitmen itu ditandangani para pimpinan OPD saat Rapat Koordinasi Akselerasi Program Pencegahan Korupsi yang berlangsung secara hybrid di Saumlaki, Selasa (20/6/2023) dan disaksikan langsung oleh  Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, dan perwakilan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Hal ini harus ditegaskannya, lantaran pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ternyata masih sangat rendah yaitu 42,44 persen.

Secara nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar berada diperingkat 489 dari 542 provinsi/kabupaten/kota. Sedankan untuk wilayah Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar  merupakan yang terendah.

"Tujuan dari giat ini agar Pemda bisa mencegah terjadinya korupsi. Dengan capaian MCP masih jauh dibawah target, maka itu butuh komitmen bersama untuk tingkatkan capaian MCP pada fokus intervensi," tandas Moriolkossu dalam sambutannya di Pendopo Bupati, Saumlaki, Selasa (20/6/2023).

Ia mengatakan, sebagai bentuk tinfaklanjut dari hasil MCP 2022, KPK mendorong kegiatan akselerasi ini, dengan menitikberatkan pada tiga area intervensi yaitu Pencegahan Korupsi dalam Proses Pengangaran APBD, Pencegahan Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Kita tidak hanya fokus untuk tingkatkan nilai MCP, tetapi juga untuk mencegah korupsi di Pemda. Saya berharap pada pimpinan OPD, khususnya pejabat pembuat komitmen untuk ikuti kegiatan ini hingga selsai, karena kita akan menandatangani komitmen bersama untuk lakukan pencegahan korupsi. Apa yang diarahkan KPK dan apa yang jadi tangungjawab kita bersama harus dilakukan dengan komitmen, sehingga apa yang dicita-citakan untuk Tanimbar lebih baik, bisa tercapai," jelas Moriolkossu.

Sementara itu, dalam laporan Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jeditha Huwae, menjelaskan Pencapaian MCP merupakan akumulasi dari 8 area MCP yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD sebesar 22 persen, Tata Kelola Keuangan Desa sebesar 55 persen, Managemen ASN sebesar 28 persen, Optimalisasi Pajak Daerah sebesar 50 persen, Managemen Barang Milik Daerah sebesar 39 persen, Perizinan sebesar 62 persen, Pengawasan APIP sebesar 39 persen serta Pengadaan Barang dan Jasa  sebesar 47 persen. (MT-06)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!