Bappeda Maluku: Pemprov Sangat Maksimal Tangani Stunting

AMBON, MalukuTerkini.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk menurunkan masalah kesehatan nasional Stunting.

Hal ini dilakukan berdasarkan arahan Gubernur Maluku Murad Ismail, langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah yakni melakukan konvergensi dengan melibatkan seluruh OPD dan mitra terkait seperti TP-PKK dan Posyandu.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anton Lailossa di Ambon, Senin (17/7/2023) menegaskan masalah stunting adalah masalah kemanusiaan yang harus ditangani bersama.

"Dalam mengatasi stunting di Maluku, dilakukan konvergensi dengan seluruh OPD untuk bersatu menyelesaikan masalah stunting sesuai tupoksinya masing-masing, karena dari sisi kesehatan langkah penurunan stanting oleh pihak kesehatan hanya mampu menangani stunting 30% dan dari non kesehatan sebesar 70%. Karena itu untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah bermitra dengan berbagai pihak yang bisa membantu penanganan stunting sebagaimana pada Pasal 20 ayat (3) Perpres 72 Tahun 2021 bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), disamping itu  TP-PKK dan Posyandu juga memiliki salah satu program yakni mengatasi permasalahan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi,” tandas Lailossa.

Lailosa menjelaskan, kemitraan yang dibangun dengan stake holders salah satunya TP-PKK ini, karena membutuhkan tokoh atau figur yang bisa menggelorakan gerakan penurunan stunting.

“Karena dibutuhkan tokoh yang dapat menggelorakan percepatan penurunan stunting ini,  Pemda meminta Ibu Widya  Pratiwi Murad selalu ketua TP-PKK Provinsi Maluku untuk  menjadi duta parenting yang telah dilantik sejak 3 Juli 2019, dengan tugas tersebut beliau mau turun untuk menggerakan seluruh Kader PKK yang ada di kabupaten/kota dan menjadi role model sampai di tingkat desa, yang kemitraan ini dilakukan sampai sekarang,” jelasnya.

Menurutnya, melalui TP-PKK, digerakan juga kader posyandu melalui Tim Pokjanal, dan diberikan bantuan sesuai arahan dari tingkat pusat, provinsi sampai desa dan dalam kenyataan saat ini pemda juga turut bermitra dengan TNI/Polri, kementrian agama, dll untuk bersama-sama secara terpadu melakukan gerakan bersama termasuk pengarahan kepada kader posyandu.

“Bappeda bertugas untuk, merencanakan, memantau, dan memonitor, oleh karena itu berdasarkan apa yang selama ini dilakukan oleh Ketua TP-PKK Provinsi Maluku yang juga selaku Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, sejak awal masa pemerintahan saat ini, alasan yang mendasari Ibu Widya melakukan berbagai hal untuk menurunkan angka stunting adalah karena masalah kemanusiaan sekaligus menyukseskan program prioritas nasional,” ungkapnya.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan Ketua TP-PKK Maluku yang juga Duta Parenting, Widya Pratiwi Murad untuk menurunkan stunting adalah karena tidak tega melihat anak-anak Maluku nantinya gagal bersaing akibat kekurangan gizi dan infeksi berulang.

“Sejak awal Widya Pratiwi Murad dilantik menjadi Duta Parenting belum ada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yang menegaskan PKK masuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting, tetapi PKK Maluku sudah terlibat lebih dahulu, dan Widya diundang kemana-mana di daerah lain untuk memberikan sosialisasi tentang apa saja yang dilakukan.  Hal ini yang menjadi rool model dan masukan bagi penyusunan Perpres  tersebut. Kalau boleh kita bisa katakan bahwa ini merupakan suatu keberhasilan dari ide dan gagasan Widya selaku Ketua TP- PKK Provinsi Maluku,” katanya.

Manurutnya ketika turun ke daerah-daerah, mereka berjuang dan hampir saja bersinggungan dengan maut meskipun tidak dibayar tetapi para wanita ini (Kader PKK) tidak gentar untuk bisa menuju desa-desa lokus stunting.

“Target nasional stunting adalah 14% dan saat ini ada di angka 21%, sementara kita di Maluku berada pada angka 26% dan menuju target 20%. Dikarenakan masih ada bayi dan keluarga yang beresiko stunting jangan sampai kita lengah lelah dan lemah. Mari bersama sama satukan usaha upaya dan pikiran untuk turut mengatasi masalah kemanusiaan ini, sehingga stabilitas sosial dan program pemerintah untuk masyarakat dapat dilakukan dengan baik,” rincinya. (MT-04)