Sekilas Info

Ini Sikap Latupati Jazirah Leihitu Terkait Raker Mengatasnamakan DPP Hena Hetu

AMBON, MalukuTerkini.com - Raja-raja yang tergabung dalam Majelis Latupati Jazirah Leihitu, meminta Deputi I Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin Tetelepta (FCT) untuk tidak menghadiri kegiatan pelantikan dan rapat kerja oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hena Hetu.

Pelantikan dan rapat kerja (raker) yang dihembuskan ternyata  baru diketahui Majelis Latupati Jasirah Leihitu, setelah beredarnya undangan.

Dalam undangan yang sudah beredar pelantikan dan raker yang mengatasnamakan DPP Hena Hetu akan di gelar di Gedung Ashari Alfatah, Ambon, Kamis (27/7/2023).

Dan undangan itu sekaligus tertera FCT  yang akan membuka kegiatan tersebut.

"Kami Majelis Latupati yang alhamdulillah semuanya hadir hari ini,  ingin menyikapi surat undangan pelantikan dan rapat kerja yang mengatasnamakan DPP Hena Hetu yang nanti akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023," tandas Sekretaris Majelis Latupati Jazirah Leihitu, Hafes Mansyur Lausepa, yang juga  Raja Larike, dalam pernyataan sikap  di Ambon, Selasa (25/7/2023).

Sekretaris Latupati ini didampingi Ketua Majelis Latupati Jazirah Leihitu, yang juga sebagai Raja Hitu Messing dan raja-raja yakni Raja Wakal, Raja Kaitetu, Raja Liliboy, Raja Tulehu, Raja Tial, Raja Allang, Raja Liang, Raja Suli dan Ketua Saniri Negeri Suli.

Majelis Latupati Jasirah Leihitu selaku lembaga tertinggi pada organisasi perhimpunan anak negeri Jazirah Leihitu Hena Hetu menyatakan  4 poin pernyataan sikap yaitu Pertama, bahwa Hena Hetu yang sah adalah yang dipimpin oleh Achmad Jais Ely sebagai Ketua Umum dan Upu Nunu-nya.

Kedua, memohon kepada Deputi 1 KSP Febri Calvin Tetelepta agar tidak menghadiri acara tersebut karena berpotensi membuat kegaduhan sesama anak negeri Jazirah Leihitu.

Ketiga, Majelis Latupati Jazirah Leihitu sangat berbangga dan menghargai semua tokoh yang ada di Jazirah Leihitu, sehingga janganlah membenturkan para tokoh tersebut.

Keempat,  Majelis Latupati Jazirah Leihitu menyerukan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan keharmonisan sesama orang basudara di tanah Jazirah Leihitu, terkhususnya di situasi-situasi politik sekarang ini dan yang akan datang.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP Hena Hetu, Achmad Jais Ely menegaskan, kepengurusan yang dipimpinnya merupakan pengurus yang sah periode 2022-2027 yang disahkan oleh dua legitimasi Dewan Perwakilan Negeri (DPN), dan kedua yakni musyawarah Raja-raja di Jazirah Leihitu.

"Jadi ada 22 Negeri yang hadir ketika proses pemilihan oleh DPN di Gedung Islamic Center.  18 negeri diantaranya memilih saya dan 2 memilih Sekjen saya sekarang  Pak Muhammad Malawat, dan 2 absen. Itu legitimasi yang pertama. Legitimasi yang kedua yaitu musyawarahnya semua Raja-raja di Jasirah. Hasilnya menyatakan Achmad Jais Ely dan Muhammad Malawat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Hena Hetu," tandasnya.

Baginya, sekelompok mengatasnamakan Hena Hetu dan mau melaksanakan pelantikan biasa-biasa saja karena tidak ada legitimasi dari 22 raja se-Jazirah.

"Bagi saya kalau hari ini ada sekelompok orang yang mau melaksanakan pelantikan atas nama Hena Hetu ya biasa-biasa saja, karena bagi saya tidak ada legitimasi satu Raja pun dari 22 Raja di Jazirah yang memilih mereka," tandasnya.

Sebagai ketua umum Hena Hetu, ia meminta dan mengajak warga se-Jazirah untuk melihat dinamika tersebut sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja.

"Kita tidak boleh terpancing karena semua elemen yang ada di Jazirah, semua tokoh-tokoh yang ada di jazirah adalah milik kita bersama. Sesama warga di jazirah agar tetap tenang dan diharapkan untuk tidak saling membenturkan. Karena mereka-mereka adalah orang-orang yang menjadi payung bagi kita semua," harapnya.

Dengan demikian  tokoh-tokoh yang ada di Jazirah siapapun dia wajib  hukumnya dihargai dan dimuliakan.

"Mereka sebagai payung-payung utama untuk melindungi warga Jazirah Leihitu yang merupakan satu ukhuwah.  Ukhuwah Kewilayahan yaitu Ukhuwah Leihitu. Biarkan mereka dengan apa yang dilaksanakan. Menurut saya tidak ada satu raja pun yang mengikuti mereka. Nanti kita lihat apakah dalam undangan itu bapak raja hadir atau tidak. Bentuk daripada dukungan atau tidak mendukung itu pasti kita lihat dari kehadiran dan ketidak kehadiran para Raja pada saat itu," ungkapnya. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!