Pemkab Bursel Masuk Zona Kuning Pelayanan Publik

AMBON, MalukuTerkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan (Bursel) masuk dalam kategori zona kuning (sedang) kepatuhan pelayanan publik tahun 2023.

Hasil penilaian tersebut disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat kepada Wakil Bupati Bursel, Gerson Eliaser Selsily, di Ambon, Rabu (21/2/2024).

Menurut Hasan Slamat, dari hasil survei yang dilakukan meliputi 4 dimensi.

"Dari Hasil survei yang kita lakukan bahwa dimensi penilaian yang kita lakukan itu, itu meliputi  4 dimensi yaitu dimensi input, ini sesungguhnya kompetisi pelaksana pada seluruh OPD itu perlu ditingkatkan khususnya dalam hal pengetahuan terkait pelayanan publik dan ombudsman. Selain itu variabel lainnya seperti pengawasan internal sampai dengan kegiatan penyuluhan juga perlu dilakukan secara maksimal," ungkapnya.

Selain itu, katanya, ada juga dimensi proses, yang mana mengalami peningkatan cukup signifikan salah satu faktor yang telah tersedianya website pada seluruh OPD yang dinilai.

“Namun terdapat juga OPD yang belum memaksimalkan  website dalam mempublikasikan informasi terkait standar pelayanan publik khususnya terkait produk layanan yang menjadi kewenangan. Itu adalah kegiatan mereka yang dilakukan di dalam hal meningkatkan kinerja itu tidak terdokumentasi secara baik itu menyebabkan sehingga dimensi proses ini itu kurang terupdate secara baik," kata Hasan Slamat.

Khusus dimensi output,  menurutnya warga Bursel menganggap pemkan masih sangat baik melakukan pelayanannya. Begitu juga dimensi pengaduan, ada  beberapa indikator telah terpenuhi seperti sarana pengaduan tetapi terkait dengan alur pengaduan, jangka waktu, penyelesaian pengaduan sampai dengan  rekap pengaduan, belum itu dilakukan secara maksimal.

"Semoga di tahun 2024 ini, Pemkab bisa menuju ke zona hijau atau pelayanan dan kualitas terbaik," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bursel Gerson Eliaser Selsily  menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman RI  Perwakilan Maluku yang telah melakukan proses pendampingan.

“Hasil penilaian ini memang ada peningkatan tetapi kami masih ada dalam posisi zona kuning. Kami berharap dengan hasil ini dapat memacu kita untuk nanti lebih bersemangat lagi memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Kami akan coba untuk memperbaiki tetapi ada hal-hal yang memang sudah baik kami coba untuk tingkatkan, tingkatkan sehingga kedepan, kami mengupayakan untuk kita akan keluar dari zona kuning menuju zona hijau," ungkapnya.

Diakuinya ada OPD yang sudah memasuki zona hijau yaitu Dinas Sosial.

"Memang dari sekian OPD yang menjadi objek untuk penilaian itu ada satu OPD yang sudah masuk kepada kategori zona hijau yaitu pada Dinas Sosial, tetapi ada beberapa OPD juga yang belum, angkanya sudah mendekati, tetapi belum tetapi itu akan terus mereka punya komitmen untuk memperbaiki semuanya,” ujarnya. (MT-04)