Pemkot Tual Masuk Zona Kuning Pelayanan Publik

AMBON, MalukuTerkini.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tual masuk zona kuning (sedang) kepathan pelayanan public tahun 2023.

Hal ini berdasarkan penilaian Ombudsman RI Provinsi Maluku yang diserahkan, oleh Kepala Ombudsman Hasan Slamat Kamis (22/2/2024) kepada Penjabat Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat didampingi sejumlah pimpinan OPD terkait.

"Kami bersyukur pendampingan yang kami lakukan di 2023 itu ada memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Ada berbagai dimensi yang kita nilai dan kelemahan itu adalah di sana website-nya itu belum berfungsi secara baik, meskipun ada beberapa OPD yang sudah punya  tapi tidak dioptimalkan. Selain itu, berkaitan dengan  dimensi pengaduan itu kita punya SP4N lapor itu belum berfungsi secara baik. Kedepan akan diusahakan supaya itu diperbaiki dan itu dalam rangka untuk  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Penjabat Wali Kota Tual karena berhasil membawa Pemkot Tual keluar dari zona merah ke zona kuning.

"Beberapa digit saja kita sudah mencapai ke zona-zona hijau dan itu harapan kita sehingga ke depan Kota Tual bisa memperbaiki sistemnya. Yang paling membanggakan itu adalah ketika responden yang berkaitan dengan pengguna layanan semuanya menyatakan Pemkot Tual itu baik dalam pelayanannya.

“Diantara 7 OPD yang dinili ada dua Puskesmas yang dini sudah masuk di dalam zona pelayanan sedang, pencapaian nilainya  67,26 padahal dulunya 54,84,” rincinya.

Di tempat yang sama, Penjabat Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat memberikan apresiasi atas evaluasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku.

"Kami telah keluar dari zona merah ke zona kuning yaitu di angka 67,26. Ini menunjukkan kami serius dengan apa yang telah disampaikan tahun lalu. Untuk pelayanan publik  aman-aman saja cuma hanya di dimensi pengaduan khususnya Dinas Sosial masih perlu dipacu sehingga nanti pada tahun berikutnya kami sudah mencapai Zona Hijau (tinggi) kepatuhan pelayanan publik," ungkapnya. (MT-04)