Dugaan Korupsi PT Dok & Perkapalan Waiame Naik Penyidikan

AMBON, MalukuTerkini.com - Dugaan tindak pidana korupsi tata kelola keuangan PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon resmi ditingkatkan  dari penyelidikan ke penyidikan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Agoes Soenanto Prasetyo,  didampingi Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon Adhryansah, dan Para Asisten pada Kajati Maluku,  Senin (5/5/2025).

Kajati menjelaskan Tim Penyelidik pada Kejari Ambon sebelumnya telah melakukan serangkaian permintaan keterangan dari para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan PT Dok Dan Perkapalan Waiame Ambon.

“Kejari Ambon melalui jajarannya pada Bidang Pidsus, telah melakukan permintaan keterangan pada beberapa Jajaran Direksi dan Staf PT Dok Dan Perkapalan Waiame Ambon, dan berdasarkan hasil ekspos  (gelar perkara) Tim Jaksa penyelidik Kejari  Ambon, telah menemukan adanya suatu persitiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Tata Kelola Keuangan Pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Tahun Angaran 2020 - 2024,"  jelasnya.

Menurutnya, dugaan perbuatan tindak pidana korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame  ini, dimaksudkan telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tim Jaksa Penyelidik sepakat menaikan status penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejari Ambon Nomor 04/Q.1.10/Fd.2/04/2025,” ungkapnya,

Kajati juga menjelaskan, PT Dok Dan Perkapalan Waiame Ambon dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengelola anggaran kurang lebih sebesar Rp 177.000.000.000,00 namun Direksi BUMD PT. Dok dan Perkapalan Waiame Ambon tidak melakukan tugas dan kewenganannya dengan benar, antara lain Melakukan pengelolaan keuangan atau belanja Investasi tahun 2020 - 2024 tidak sesuai dengan RKAP (RENCANA KERJA ANGGRAN PERUSAHAAN) yang telah ditetapkan dalam RUPS, Melakukan belanja Fiktif,  Mark-Up harga satuan barang dan volume barang, Melakukan transaksi keuangan yang menyalahi ketentuan perundangan sehingga berdampak pada kerugiaan keuangan negara.

Selain itu, transaksi keuangan yang tidak sesuai yaitu melakukan transaksi keuangan memindahbukukan (mentransfer) sejumlah uang dari Rekening PT. Dok Dan Perkapalan Waiame ke rekening Pribadi beberapa orang Staf, kemudian dari uang tersebut, sebagian digunakan untuk kegiatan kantor dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Serta penerimaan uang tidak sah oleh pejabat  dan Staf PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon.

Diketahui, Tim Penyelidik pada Bidang Pidsus Kejari Ambon telah melakukan permintaan keterangan ke sejumlah pihak sebanyak 15 (lima belas) orang dan hasil dari hasil keterangan tersebut diperkirakan terdapat kerugian negara sebesar Rp 3.760.291.500. (MT-04)