Ketua DPRD Malra Datangi Kanwil Kemenkum Maluku Bahas Optimalisasi Pelayanan Hukum

AMBON, MalukuTerkini.com - Dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok rentan serta mendorong percepatan reformasi hukum di daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Maluku, Saiful Sahri, menerima kunjungan resmi rombongan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Rabu (28/5/2025).

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, didampingi Sekretaris Daerah Bernadus Rettob, diterima di ruang kerja Kakanwil.

Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi kedua belah pihak untuk menjalin sinergi dalam penguatan sistem hukum di wilayah timur Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, agenda utama yang dibahas adalah harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maluku Tenggara. Ranperda ini diharapkan menjadi pijakan hukum yang kokoh dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memperkuat sistem perlindungan bagi kelompok rentan.

“Kami menyambut baik inisiatif DPRD Malra dalam menyusun regulasi yang berpihak pada korban kekerasan. Harmonisasi Ranperda ini penting agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional,” ungkap Saiful Sahri dalam pernyataannya.

Selain membahas Ranperda, pertemuan ini juga menyoroti strategi optimalisasi pelayanan produk hukum oleh Kanwil Kemenkum di daerah. Diskusi difokuskan pada peningkatan efektivitas pelayanan hukum, termasuk penguatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai indikator keberhasilan reformasi birokrasi.

Stepanus Layanan menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil Kemenkum Maluku terhadap agenda-agenda hukum daerah.

“Kami berharap sinergi ini terus berlanjut, agar daerah kami memiliki regulasi yang kuat, adil, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini kurang mendapatkan perlindungan maksimal,” jelasnya.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kemenkumham semakin solid dalam menciptakan kebijakan hukum yang berkeadilan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (MT-04)