Kepala BNPB Datang ke Ternate Bahas Penanganan Bencana Bersama Gubernur Maluku Utara

AMBON, MalukuTerkini.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyano, bertmpat di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate, Senin (30/6/25)

Rakor tersebut juga dihadiri Deputi 3 Penanganan Darurat BNPB, Deputi 4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Tenaga Ahli Kepala BNPB, Tenaga Ahli Kepala BNPB, Forkopimda Maluku Utara, Pimpinan vertikal terkait, Bupati/Wali Kota, serta Pimpinan OPD.

Gubernur Sherly dalam sambutanya meminta dukungan dari BNPB untuk menangani sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam di wilayahnya.

Menurutnya, penanggulangan bencana di Kota Ternate dan beberapa kabupaten lain membutuhkan kebijakan Pemerintah Pusat, mengingat skala kerusakan dan terbatasnya anggaran daerah.

Ia mengaku Pemprov Maluku Utara telah mengusulkan anggaran penanganan sebesar Rp 1 triliun ke Kementerian Pekerjaan Umum, di mana Rp200 miliar dialokasikan khusus untuk Kota Ternate.

“Kami sudah memberikan usulan sebanyak Rp.1 triliun, khusus di Ternate Rp200 miliar, untuk memastikan solusi jangka panjang secara sistem, jadi tidak dikerjakan secara spot-spot,” ungkapnya.

Penanganan jangka panjang yang dimaksud, Gubernur Sherly tersebut, mencakup 22 titik sungai dari Ternate Selatan hingga Ternate Utara, berdasarkan desain teknis dari Balai Wilayah Sungai (BWS). Rencana tersebut diusulkan mulai dikerjakan tahun 2026 melalui skema multi years.

Ia  juga menyoroti kebutuhan mendesak di Kepulauan Sula dan Halmahera Selatan akibat bencana yang terjadi pada Juni 2025. Beberapa jembatan di dua wilayah itu mengalami kerusakan total, dan penanganannya diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 34 miliar dan surat permohonan bantuan resmi telah diajukan ke BNPB.

“Untuk kejadian di Sula dan Halmahera Selatan ada empat jembatan rusak total. Sudah kami buatkan surat usulannya ke BNPB untuk dibantu,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyambut positif permintaan tersebut.

Ia mengaku, BNPB siap mendukung penanganan sesuai kewenangan jika anggaran daerah tidak lagi mencukupi. Jika anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah tidak tersedia, silakan ajukan ke pusat melalui BNPB.

Suharyanto menambahkan, dalam lima tahun terakhir, bencana hidrometeorologi basah mendominasi kejadian di Provinsi Maluku Utara, dengan total 168 kejadian yang terdiri atas banjir (123), cuaca ekstrem (28), tanah longsor (6), dan gelombang pasang atau abrasi (11) dan jenis bencana ini umumnya sama dengan daerah lain di Indonesia.

Pemprov Maluku Utara sendiri tercatat memiliki anggaran DTT sebesar Rp.45 miliar pada tahun 2025, dan dari Rp 45 miliar tersebut sudah digunakan sekitar Rp7 miliar, sehingga sisa anggaran DTT Pemprov saat ini tinggal Rp.38 miliar.

Dalam kegiatan rakor ini juga dirangkai dengan penyerahan bantuan secara simbolis dari Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto, kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, masing-masing, sembako 500 paket, higiene kit 500 paket, selimut 500 pcs, matras 500 pcs, terpal 500 pcs, peralatan kebersihan 300 paket, baby kit 300 paket, pompa alkon 6 Hp 10 unit, tenda pengungsi 10 unit, tenda keluarga 5 unit, lampu solar panel 5 unit, makanan siap saji 500 pouch, toilet portable 5 set, tandon air 5 unit, jas hujan 500 pcs, serta senter lapangan 50 pcs. (MT-03)