Kementerian PKP Alokasikan 2.000 Rumah Subsidi untuk Maluku

AMBON, MalukuTerkini.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 2.000 unit rumah bersubsidi untuk tahun 2025.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Gubernur Lewerissa dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), Heru Pudyo Nugroho, di Kantor BP TAPPERA, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menjelaskan, BP TAPERA dipercaya untuk melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan dengan alokasi dana sebesar Rp 130 triliun pada tahun 2025.

“Pemprov Maluku datang ke Kementerian PKP untuk meminta fasilitas rumah bersubsidi, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang besaran tahun ini Rp 20 juta per KK,” jelasnya.

Dikatakan, Pemprov Maluku akan menggunakan rujukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat. Data ini akan menjadi acuan utama untuk mengidentifikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi sasaran dari program bantuan tersebut.

“Data itu terintegrasi dengan 11 Kabupaten/Kota. Kita akan pakai DTSEN sebagai rujukan untuk penerima bantuan perumahan itu,” katanya.

Tak hanya itu, Gubernur juga menyampaikan permohonan kepada Kementerian PKP terkait program penataan kawasan kumuh di Maluku.

Menurutnya, Menteri PKP akan mengalokasikan 2.000 unit program rumah bersubsidi untuk Maluku.

“Dalam realisasinya, Pemprov akan bekerja sama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di Maluku,” ungkapnya. (MT-03)