Harga Beras SPHP tak Merata, Ini Kata Kadis Ketahanan Pangan Tual

AMBON, MalukuTerkini.com - Wilayah Kepulauan khususnya di Maluku sangat terkendala dengan akses Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Program ini bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses beras dengan harga terjangkau. Kendati demikian, harga beras SPHP untuk daerah kepulauan di Maluku seperti Kota Tual tidak bisa merata.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, di sela-sela Rapat Koordinasi Pendapatan se-Provinsi Maluku, di Ambon, Rabu (13/8/2025) mengaku salah satu masalah utama adalah kebijakan penjualan beras SPHP yang hanya diperbolehkan dalam kemasan 5 kilogram.

Dijelaskan, banyak warga hanya mampu membeli beras dalam jumlah sekitar 1-2 kg.Hal ini yang menjadi kendala dan belum secara merata.

“Dengan harga Rp 13.500 per kilogram untuk wilayah Papua Maluku, masyarakat harus menyiapkan Rp 67.500 untuk membeli satu kemasan. Ini tentu memberatkan bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Akibatnya, warga terpaksa membeli beras dengan harga yang lebih mahal, meskipun kualitasnya sama,” jelasnya.

Menurut  Darnawati, masalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak memperhitungkan biaya distribusi di wilayah kepulauan, belum lagi biaya transportasi multimoda  termasuk angkutan laut dan darat, serta upah buruh dapat meningkatkan harga beras secara signifikan.

“Kami mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan HET beras SPHP, sesuai dengan kondisi dan biaya distribusi di masing-masing wilayah,” ungkapnya.

Akibat adanya kendala tersebut, katanya, program Beras SPHP yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, justru belum dapat dirasakan manfaatnya secara optimal di wilayah kepulauan Maluku.

“Kami berharap, pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan subsidi transportasi bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran,” ujarnya. (MT-04)