Gubernur Maluku Utara Temui Pengunjuk Rasa
AMBON, MalukuTerkini.com - Kericuhan terjadi saat aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa dan pemuda di depan kantor DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Senin (1/9/2025).
Pengunnjuk rasa melempari aparat keamanan, dan sebagai bentuk peringatan, pihak keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Di tengah situasi yang memanas itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe turun langsung menemui para pengunjuk rasa.
Mereka tidak sendiri, tampak pula Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, Ketua DPRD Maluku Utara M Ikbal Ruray, serta sejumlah jajaran Forkopimda.
Gubernur Sherly hadir untuk menenangkan situasi dan langsung berdialog langsung dengan para pengunjuk rasa.
Dengan pengawalan ketat aparat keamanan, Gubernur Sherly memilih untuk berbicara langsung dengan para pengunjuk rasa agar situasi tidak semakin memanas.
Dalam dialog terbuka tersebut, Sherly Laos mengingatkan para pengunjuk rasa agar tidak melakukan melakukan aksi-aksi yang berujung ricuh karena hal itu justru akan memperburuk keadaan karema roda perekonomian menjadi terhambat.
“Solusi permasalahan hanya bisa dicapai apabila semua pihak mau duduk bersama dan mencari jalan keluar tanpa harus merusak persaudaraan di Maluku Utara. Anda tinggal ngomong saja. Saya selalu terbuka di sosmed saya, ketemu saya, akan saya update. Solusi bisa kita cari bersama dan ingat, torang ini semua basudara. Apa yang terjadi di pusat sebenarnya kan jauh dari kita di Maluku Utara," ungkapnya.
Ia menegaskan Maluku Utara adalah rumah bersama yang harus dijaga kedamaiannya.
“Jika kondisi daerah tetap aman dan nyaman, maka ekonomi akan berjalan dengan baik. ebaliknya, jika konflik terus berlanjut, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil. Aksi-aksi masyarakat akhir-kahir ini muncul karena masyarakat merasa ekonominya sulit. Tetapi setelah satu minggu ini terjadi, ekonomi bukan lebih baik, tetapi ebih sulit lagi, karena rodanya berhenti," tandasnya.
Sherly juga mengingatkan kembali tujuan awal dari aspirasi yang disuarakan masyarakat, yakni keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
“Untul itu semua pihak untuk mencari solusi dengan cara-cara yang baik agar benar-benar terwujud keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.
Aksi unjuk rasa tersebut menuntut agar reformasi di tubuh Polri, menolak kenaikan tunjangan DPR RI, mendorong amandemen UUD 1945, serta meminta pembebasan masyarakat adat dan warga yang ditangkap. (MT-01))