Ketua Ombudsman RI & Wali Kota Ambon Tinjau Distribusi MBG

AMBON, MalukuTerkini.com - Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat dan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 61 Ambon dan SMPN 23 Ambon pada Kamis (23/10/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memetakan potensi maladministrasi dalam proses distribusi makanan yang dikelola oleh Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) sekaligus memastikan kualitas makanan yang diterima peserta didik sesuai standar yang ditetapkan.

"Saya melihat bahwa proses distribusinya berjalan sesuai waktu yang ditetapkan dan kualitas makanan yang disajikan juga telah memenuhi standar," ungkapnya.

Najih menjelaskan pengawasan pelaksanaan MBG tidak hanya difokuskan pada tempat penyajian makanan tetapi juga mencakup seluruh rantai penyelenggaraan mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, pengemasan hingga distribusi ke berbagai sekolah.

Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan budaya konsumsi masyarakat dan kebiasaan makan anak-anak agar program MBG dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Djelaskan, pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan terutama di daerah dengan keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur distribusi.

"Pelaksanaan MBG ini belum bisa sepenuhnya mencerminkan kesungguhan di seluruh daerah, terutama di wilayah yang akses transportasinya terbatas. Misalnya, masih ada kekurangan di aspek distribusi SPPG. Untuk daerah dengan akses transportasi yang baik penyelenggaraannya relatif lancar, tapi untuk daerah kepulauan atau terpencil pembagian distribusinya masih perlu dibenahi," jelasnya.

Najih menilai perlu adanya penataan ulang wilayah kerja SPPG agar lebih efisien dan tidak terjadi tumpang tindih antar wilayah distribusi. Ia menekankan pentingnya pengaturan zonasi distribusi yang memperhitungkan jarak dan keterjangkauan sehingga pengiriman makanan bisa dilakukan lebih tepat waktu dan merata.

"Jangan sampai ada tumpang tindih. Misalnya SPPG yang lokasinya dekat dengan sekolah malah mendistribusikan makanan ke sekolah yang jauh. Ini yang sedang kami evaluasi agar ke depan tata kelolanya lebih baik," tandasnya.

Melalui kunjungan ini, Ombudsman RI melakukan pemetaan awal terhadap potensi maladministrasi dalam pelaksanaan program MBG khususnya terkait efektivitas distribusi, ketepatan sasaran dan kualitas layanan penyelenggaraan di daerah. (MT-06)