Seleksi Penerimaan Bintara Brimob 2026, Ini Penegasan Kapolda Maluku

AMBON, MalukuTerkini.com - Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk memastikan proses seleksi penerimaan Bintara Brimob Tahun Anggaran 2026 berlangsung secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik percaloan.

Penegasan ini disampaikan oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto saat memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Senin (17/11/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Maluku, Karo SDM, Direktur Binmas, Direktur Intelkam, Dansat Brimob, Kabid Propam, Kabid Humas, para pejabat teknis yang menangani proses rekrutmen personel.

Dalam arahannya, Kapolda Maluku menegaskan proses penerimaan anggota Polri merupakan isu yang sangat sensitif dan menjadi perhatian luas masyarakat. Stigma negatif terkait rekrutmen; seperti praktik transaksional, KKN, dan jual beli kelulusan masih melekat kuat di benak publik.

Kapolda tidak menutupi kenyataan bahwa praktik-praktik tersebut memang pernah terjadi. Saat ini, Propam Polda Maluku sementara menangani tiga kasus penipuan rekrutmen yang melibatkan oknum anggota Polri yang menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi.

“Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Dan saya tegaskan, dari pangkat terendah sampai tertinggi tidak boleh terjadi lagi,” tandas alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 ini.

Ia mengatakan rekrutmen yang kotor tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga mencederai integritas institusi Polri secara keseluruhan.

Dalam kesempatan tersebut,  Kapolda juga  memberikan beberapa  kebijakan dan  langkah-langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh semua fungsi yang terlibat dalam proses rekruitmen tersebut, diantaranya  sosialisasi masif dan anti-calo.

“Sosialisasi harus secara menyeluruh dan berulang, baik melalui Biro SDM, polres-polres, hingga jajaran Bhabinkamtibmas. Informasi harus menegaskan bahwa seleksi Polri gratis, tanpa pungutan, dan tidak ada jalur khusus maupun ‘orang dalam’,”  kata mantan ketua STIK Lemdiklat Polri ini.

Selain itu Kapolda meminta adanya manajemen media  melalui media massa, media online, platform digital, hingga  influencer akan dilibatkan untuk memperkuat branding rekrutmen bersih..

Ia juga menegaskan harus ada transparansi total setiap tahapan seleksi. “Seluruh pentahapan proses seleksi dibuat terbuka dan dapat diawasi mulai dari proses Pemeriksaan kesehatan (Rikkes), wajib diawasi ketat,  tahapan Ujian CAT harus dioperasikan dengan prosedur pengamanan khusus dimana Seluruh ruang tes wajib dipantau CCTV dan hanya operator tertentu yang mengetahui kode sistem, serta transparansi nilai dan penginputan data akan menjadi standar baru yang tidak bisa ditawar,” tandas mantan Wakapolda Sumatera Utara ini.

Dengan alokasi penerimaan yang besar, Kapolda menegaskan kesempatan putra-putri daerah harus dimaksimalkan. Jalur seperti Bakomsus dan Rekpro harus diprioritaskan agar lebih banyak generasi muda Maluku dapat berkarier di Korps Brimob.

“Harus juga ada pelibatan lembaga eksternal seperti Ombudsman, akademisi, dan tokoh masyarakat, LSM  serta wartawan sebagai pengawas independen,” ungkap mantan Kapolrestabes Medan ini. (MT-04)