AMBON, MalukuTerkini.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu menegaskan pentingnya memastikan setiap proyek pembangunan yang diusulkan ke pemerintah pusat maupun daerah benar-benar memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Menurut Halimun, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi harus dirancang sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai wilayah Maluku.
“Pembangunan harus memberi manfaat nyata. Bukan sekadar membangun fisik, tetapi bagaimana proyek itu bisa mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” tandas Halimun, di Ambon, Senin (9/2/2026).
Halimun mengaku, salah satu persoalan utama yang kerap menghambat efektivitas pembangunan adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Minimnya keterpaduan data dan informasi menyebabkan perencanaan proyek kerap tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami di DPRD provinsi sering menyusun usulan pembangunan ke kementerian maupun DPR RI dengan keterbatasan data dari daerah. Ini berdampak pada kurang optimalnya perencanaan dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian saat pelaksanaan,” ungkapnya.
Ia mendorong dibangunnya mekanisme koordinasi yang lebih rutin dan sistematis antar tingkatan pemerintahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyatukan data, menyelaraskan prioritas, serta memastikan arah pembangunan berjalan seirama.
Ia juga mengingatkan ke depan, pengusulan proyek ke pemerintah pusat akan semakin bergantung pada kondisi faktual daerah serta rekomendasi resmi dari gubernur.
“Tanpa sinkronisasi yang kuat, usulan pembangunan dari Maluku berisiko terkendala, bahkan bisa tidak disetujui karena dianggap tidak sesuai dengan realitas,” katanya.
Halimun menegaskan, keselarasan antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi menjadi kunci agar setiap program pembangunan memiliki target yang jelas, realistis, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Halimun juga mengusulkan agar seluruh rencana pembangunan dari kabupaten/kota disampaikan lebih awal kepada DPRD Provinsi Maluku sebagai bagian dari proses penyelarasan kebijakan. (MT-04)
Tinggalkan Balasan