AMBON, MalukuTerkini.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku bersama Blue Alliance Indonesia nenandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Perjanjian kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan Yayasan Blue Alliance Indonesia yang berfokus pada pelaksanaan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi laut, kawasan berdampak konservasi (OECM), serta pengembangan ekonomi biru di Provinsi Maluku, ditandatangani, di Aula Kantor DKP Maluku, Kamis (12/2/2026).
Kerjasama itu diteken oleh Kepala DKP Provinsi Maluku Erawan Asikin dan Nasional Program Manager Yayasan Blue Allience Indonesia Andreas Hero Ohoiulun.
Kepala DKP Maluku, Erawan Asikin dalam sambutannya mengatakan penandatanganan ini merupakan puncak dari proses panjang yang telah berlangsung lebih dari dua bulan, sekaligus menjadi awal kerja nyata di lapangan.
“Prosesnya panjang, mulai dari MoU hingga kini masuk tahap teknis kerja sama. Bagi kami ini sangat penting, ibarat tambahan darah segar di tengah keterbatasan fiskal dan anggaran yang kita hadapi,” katanya..
Menurutnya, dukungan dari Blue Alliance menjadi angin segar bagi Pemprov Maluku, terutama dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan kawasan konservasi yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran.
Saat ini, terdapat tambahan luasan kawasan yang sedang didorong untuk ditetapkan. Jika seluruh proses berjalan lancar, Maluku berpotensi mendapatkan tambahan hingga sekitar 1,2 juta hektar kawasan konservasi baru tahun ini, termasuk dari kawasan yang sedang dalam proses penetapan.
Di sisi lain, Erawan menyoroti pentingnya penguatan pengawasan di lapangan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang rawan aktivitas ilegal seperti pencurian ikan oleh pihak luar daerah.
“Wilayah kita luas dan banyak yang sangat remote. Pengawasan menjadi salah satu kelemahan kita selama ini karena keterbatasan anggaran dan jangkauan. Dukungan ini sangat tepat untuk memperkuat pengawasan,” tandasnya.
Ia juga menyinggung potensi pengembangan OECM (Other Effective Area-Based Conservation Measures) di Maluku yang jumlahnya mencapai puluhan lokasi dan dinilai potensial untuk didampingi dalam skema kerja sama ke depan.
Selain aspek konservasi, Erawan menekankan pentingnya pengembangan ekonomi biru sebagai sumber kemandirian kawasan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kawasan konservasi ke depan harus mandiri. Ekonomi biru ini kita dorong agar bisa menjadi sumber PAD dan membantu pembiayaan operasional kawasan,” ujarnya
Sementara itu, Nasional Program Manager Yayasan Blue Allience Indonesia Andreas Hero Ohoiulun menjelaskan dokumen yang ditandatangani menjadi dasar hukum kerja sama selama lima tahun. Sembari proses administrasi berjalan, kedua pihak juga telah menyusun dokumen joint work plan (rencana kerja bersama) untuk tahun 2026.
Dalam rencana tersebut, terdapat 30 kegiatan lintas bidang dengan total anggaran sekitar Rp2,27 miliar yang dialokasikan untuk mendukung program DKP Maluku.
Bidang pengawasan menjadi penerima alokasi terbesar, yakni sekitar Rp773 juta. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung patroli, pendampingan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), penyusunan SOP pengawasan, koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Polairud dan instansi terkait, hingga coaching clinic bagi PPNS.
Sementara itu, bidang sekretariat mendapat alokasi sekitar Rp400 juta, dengan fokus utama pada pembentukan UPTD Konservasi Provinsi Maluku sebagai fondasi kelembagaan pengelolaan kawasan.
Di bidang pengelolaan ruang laut dialokasikan sekitar Rp600 juta untuk tujuh kegiatan, sementara bidang perikanan tangkap dan budidaya difokuskan pada pemantauan sosial-ekonomi, penyusunan baseline data, serta identifikasi potensi diversifikasi produk perikanan. (MT-04)
Tinggalkan Balasan