AMBON, MalukuTerkini.com – Sebanyak 1.404 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diwisudakan.
Prosesi wisuda berlangsung dalamSidang Senat Terbuka IPDN dalam rangka Wisuda Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, dan Program Doktor Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2025/2026 yang dipusatkan di Gedung Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026).
Ribuan lulusan tersebut terdiri atas 45 Doktor Ilmu Pemerintahan, 73 Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 1.204 Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, dan 82 lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan momen wisuda ini tak hanya membahagiakan bagi wisudawan, tetapi juga IPDN.
Pasalnya, IPDN yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai berhasil melahirkan ilmuwan di bidang pemerintahan melalui proses belajar mengajar yang cukup panjang.
“Tentu ini juga membahagiakan bagi negara, kenapa? Karena telah lahir para pemikir-pemikir di bidang ilmu pemerintahan dengan berbagai jenjang tingkatan S1, S2, dan S3,” jelas Mendagri.
Ia megatakan wisuda tersebut merupakan momen penting yang mengantarkan para mahasiswa magister, doktor, termasuk praja IPDN menjadi seorang ilmuwan.
“Terlebih, pekerjaan di bidang pemerintahan merupakan profesi yang harus didasarkan pada ilmu pengetahuan,” katanya.
Menurutnya, suatu profesi harus memenuhi sejumlah unsur. Hal ini di antaranya memiliki disiplin ilmu yang diakui, ditempuh melalui proses pendidikan yang memadai, memiliki kode etik, serta berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, ilmu pemerintahan menjadi fondasi utama bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
Ia menegaskan, penguasaan ilmu pengetahuan menjadi pembeda antara pengambilan kebijakan yang berbasis kajian ilmiah dan yang hanya mengandalkan intuisi.
“Lulusan IPDN dibekali kemampuan berpikir ilmiah agar mampu menyusun kebijakan publik berdasarkan teori, data, dan metodologi yang tepat. Tapi saya harus ingatkan, terutama untuk teman-teman yang S2, S3. Beda S1, S2, S3 adalah kemampuan mindset, merubah cara berpikir, cara berpikir ilmiah yang lebih kompleks,” tandasnya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan, terutama bagi sarjana atau purna IPDN, bahwa wisuda bukanlah akhir dari perjalanan.
Namun, katanya, wisuda merupakan awal pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengemban tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat.
“Dengan menjadi sarjana dan Insyaallah enggak lama lagi juga dilantik [menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil]. Maka adik-adik akan memulai hidup yang baru, hidup di birokrasi pemerintahan,” katanya.
Mendagri berharap seluruh lulusan IPDN dapat mengabdikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan untuk memperkuat birokrasi pemerintahan Indonesia. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas hingga akhir masa pengabdian.
Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Rektor IPDN Halilul Khairi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang, civitas academica IPDN, serta pejabat terkait lainnya. (MT-06)
