BULA, MalukuTerkini.com – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) menahan Kepala Seksi (Kasi) SMP pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten SBT berinisial RS, Senin (16/11/2026).

RS ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan, pungutan liar (pungli), dan/atau gratifikasi terkait pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.

RS sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 November 2026. Namun, tersangka tidak memenuhi panggilan pertama Tim Penyidik Kejari SBT.

Kasi Intel Kejari SBT, Chandra Saputra mengatakan, setelah kembali dilayangkan panggilan, RS akhirnya hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.


“RS yang menjabat sebagai Kasi SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten SBT telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa (3/11/2026), namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan Tim Penyidik. Setelah Tim Penyidik kembali melayangkan panggilan, hari ini tersangka RS hadir memenuhi panggilan tersebut dan telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka,” ungkap Chandra kepada malukuterkini.com di Bula, Senin (16/11/2026).

Usai pemeriksaan, jelasnya, Tim Penyidik langsung melakukan penahanan terhadap RS selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 16 November 2026. Tersangka selanjutnya dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres SBT.

“Dalam perkara ini, RS disangka melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan/atau Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, tersangka juga disangkakan melanggar ketentuan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf a dan/atau huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP,” jelasnya.

Chandra menegaskan, penanganan perkara tersebut merupakan bentuk komitmen Kejari SBT dalam mengawal dan mengamankan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang pendidikan tahun 2026 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

“Melalui penegakan hukum ini, kami ingin memastikan seluruh kegiatan pembangunan sekolah yang menggunakan dana revitalisasi terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga alokasi anggaran pendidikan benar-benar berdampak langsung bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur tanpa ada kebocoran,” tandasnya.

Ia mengatakan, penyidikan perkara tersebut masih terus dikembangkan. Kejari SBT membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan keterlibatan dalam dugaan penyimpangan tersebut.

Kendati demikian, Chandra memastikan seluruh proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menjamin pemenuhan hak-hak tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam seluruh proses tersebut, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menjamin hak-hak para tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya. (MT-07)