AMBON, MalukuTerkini.com – Pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong kebijakan nasional yang lebih afirmatif bagi wilayah kepulauan sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu diungkapkan Ketua Senat Universitas Pattimura (Unpatti), Prof Dr Tonny D Pariela, MA kepada wartawan di kampus Unpatti, Ambon, Rabu (18/11/2026).
Ia mengatakan, selama ini masing-masing perguruan tinggi masih bergerak sendiri-sendiri sehingga kekuatan akademik yang dimiliki belum terkonsolidasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat kepulauan secara bersama.
“Semula masing-masing perguruan tinggi masih sendiri-sendiri, belum terkonsolidasi sebagai sebuah kekuatan bersama sehingga tidak terlihat dampak bagi masyarakat. Jika pun ada, masing-masing universitas mengusahakan sendiri manfaatnya bagi masyarakat mereka,” kata Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpatti ini.
Menurutnya, kehadiran konsorsium menjadi momentum penting untuk menyatukan kekuatan perguruan tinggi dalam mendorong perubahan kebijakan nasional agar lebih berpihak kepada karakteristik dan kebutuhan wilayah kepulauan.
“Perjuangan daerah kepulauan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah. Keterlibatan perguruan tinggi akan memperkuat advokasi melalui kajian akademik, pemikiran ilmiah, serta argumentasi yang dapat menjadi landasan bagi perubahan kebijakan pembangunan,” ungkap mantan Dekan FISIP Unpatti periode 2017 – 2021 ini.
Pariela meyakini, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat memberikan dampak besar apabila diarahkan untuk memperjuangkan perubahan indikator pembangunan nasional, khususnya indikator yang selama ini belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi geografis wilayah kepulauan.
“Salah satu persoalan yang perlu diperjuangkan, adalah perubahan pendekatan dalam perhitungan pemberian alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah. Selama ini, wilayah daratan menjadi salah satu tolok ukur, padahal daerah kepulauan memiliki karakteristik geografis yang berbeda dengan wilayah continental,” tandas Pariela yang pernah menjadi Penanggung Jawab Tim Pendirian Program Studi (Prodi) Pembangunan Sosial ini.
Dijelaskan, luas pulau dan wilayah laut antarpulau perlu mendapatkan pengakuan dalam perhitungan pembangunan. Sebab, laut bagi masyarakat kepulauan bukan sekadar pemisah wilayah, melainkan ruang penghubung aktivitas sosial, ekonomi, serta mobilitas barang dan jasa.
“Bisa dibayangkan jika misalnya kita bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah, universitas dan pemerintah daerah mendorong perubahan-perubahan indikator dalam pembangunan daerah maupun pembangunan nasional, itu sangat bermanfaat,” jelas Pariela yang meraih gelar Doktor dalam Program Studi Pembangunan di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga pada tahun 2008 ini.
Ia mencontohkan, apabila wilayah laut antarpulau dapat dimaknai sebagai bagian dari ruang daratan dalam konteks konektivitas dan aktivitas masyarakat, maka pendekatan tersebut berpotensi membawa perubahan signifikan terhadap perhitungan alokasi bantuan pemerintah pusat kepada daerah.
“Andai kata itu bisa diterima sebagai pemaknaan baru terhadap konsep daratan, laut sebagai konsep daratan yang menjembatani aktivitas orang dan barang, jasa antarpulau, itu luar biasa dampaknya terhadap perhitungan-perhitungan dana bantuan itu,” kata Pariela yang meraih gelar Master of Arts (MA) dari Faculty of Arts, Northern Territory University (sekarang Charles Darwin University), Darwin, Australia pada tahun 1996 ini.
Pariela menegaskan perjuangan melalui konsorsium tidak hanya menyangkut perubahan indikator alokasi anggaran, tetapi juga menyentuh pendekatan kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
“Pendekatan pembangunan yang selama ini bertumpu pada konsep pertumbuhan ekonomi dengan harapan manfaatnya menyebar ke berbagai lapisan masyarakat atau dikenal dengan istilah spread effect dan trickle-down effect perlu dikaji kembali ketika diterapkan pada wilayah kepulauan. Karakteristik wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi mampu menjangkau pulau-pulau dan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas,” tandasnya.
Ia berharap Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan dapat berkembang menjadi kekuatan kolektif yang konsisten mengawal berbagai agenda perubahan kebijakan nasional.
“Adanya keterlibatan perguruan tinggi bersama pemerintah daerah, perjuangan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi wilayah kepulauan diharapkan semakin kuat dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya. (MT-01)

