Mimbar LSM se-Maluku Demo di DPRD

AMBON, MalukuTerkini.com - Puluhan pendemo yang tergabung dalam Mimbar Organisasi LSM se-Maluku, melakukan aksi demo di  DPRD Maluku, Kamis (4/9/2025).

Aksi demo yang dikoordinir oleh Burhanudin Rumbouw selaku Ketua Umum Majelis Pengurus Wilayah Pemuda Ikatan Cendikiawan Muslim sSe-Indonesia Provinsi Maluku (MPW PEMUDA ICMI MALUKU) yang juga selaku mantan Ketua Umum HMI Cabang Ambon 2019-2020  serta korlap II Salim Rumakefing (Ketua DPW Pemuda LIRA Maluku).

Dalam tuntutan aksinya, para pendemo mereka mendesak Presiden mencopot Kapolri Republik Indonesia Dari Jabatannya; Mendesak Presiden Republik mencopot Menteri Keuangan dari jabatannya;  Mendasak Presiden mencopot Menteri Kelautan dan Perikanan dari jabatannya; Meminta Presiden memberikan otonomi khusus sektor kelautan dan perikanan bagi Provinsi Maluku.

Selain itu  mendesak Kapolda Maluku memanggil dan mengevaluasi seluruh kapolres; Mendesak Kapolda Maluku untuk memanggil & mengevaluasi seluruh perusahaan ikan tuna di Maluku karena diduga tidak melakukan penyetoran pada kas daerah Provinsi Maluku.

Mendesak Kapolda Maluku Evaluasi total jajaran Polres se-Maluku, agar mitigasi konflik berjalan maksimal dan konflik sosial tidak terus berulang," tandas pendemo di dalam tuntutannya.

Selain itu mendesak Kapolda Maluku Menindaklanjuti dugaan praktik ilegal yang menyeret oknum anggota kepolisian, seperti persoalan minyak ilegal, tambang emas, hingga batu sinabar; Mendesak Kapolda Maluku mencopot Kapolres yang dinilai lalai atau diduga membiarkan anggotanya terlibat dalam praktik ilegal, termasuk di wilayah Ambon, Seram Bagian Barat, dan Buru.

Mendesak kapolda Maluku mencopot Direktur Reskrimsus Polda maluku  yang dianggap lambat dalam penanganan kasus korupsi Maluku; Mendesak Kapolda Maluku membuka secara transparan penanganan kasus internal termasuk dugaan praktik tidak terpuji di lingkungan Polda Maluku, agar tidak merusak marwah institusi Polri, tanpa langkah tegas dan transparan, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan semakin terkikis. Hal itu berpotensi melahirkan instabilita s baru yang dapat mengancam perdamaian di Maluku.

"Kami tidak ingin Maluku kembali ke biasa kelam. Kritik ini bukan bentuk permusuhan, melainkan dorongan agar Polri lebih protesional dan menjaga marwahnya,” ungkap para pedemo.

Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun saat itu langsung menemui pendemo.

Benhur mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti.

Usai mendapat penjelasan singkat ketua DPRD, masa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. (MT-04)