AMBON, MalukuTerkini.com – Jajaran Polda Maluku bersiap untuk mengamankan Banda Heritage Festival 2025 yang akan digelar di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), 26 – 29 November 2025.
Menjelang festival tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto memimpin Rapat Kesiapan Pengamanan Banda Heritage Festival 2025 di Mapolda Maluku. Jumat (21/11/2025).
Rapat ini dihadiri Wakapolda Maluku, para Pejabat Utama, serta jajaran kewilayahan yang bergabung secara virtual, termasuk Wakapolres Maluku Tengah dan Kapolsek Banda.
Banda Heritage Festival 2025 yang mengusung tema “Napas Budaya, Jejak Sejarah, Pesona Alam” merupakan agenda tahunan berskala nasional yang kembali menyita perhatian publik serta dihadiri wisatawan domestik, mancanegara, hingga sejumlah menteri. Konsentrasi massa dalam jumlah besar membutuhkan standar pengamanan yang matang, detail, dan terkoordinasi.
Dalam arahannya, Kapolda menegaskan Banda Heritage Festival harus dimanfaatkan untuk menunjukkan kemampuan, kesiapan dan profesionalisme Polri di Maluku.
“Ini adalah event yang mengangkat nama Maluku sekaligus menjadi etalase profesionalisme Polda Maluku. Kita harus tampil sungguh-sungguh, disiplin, dan berstandar tinggi,” tandas alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 ini.
Kendati wilayah Maluku sering dianggap jauh dari pusat pemerintahan, namun menurut Kapolda hal tersebut tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepolisian.
Ia juga meminta setiap personel menjalankan tugas secara humanis dan komunikatif. Menurutnya, keberhasilan pengamanan tidak hanya diukur dari ketiadaan gangguan, tetapi dari pengalaman positif yang dirasakan oleh masyarakat dan tamu undangan.
“Pengamanan itu tidak hanya soal menjaga, tetapi juga memberi rasa nyaman. Sikap ramah dan pendekatan emosional yang baik harus berjalan seiring dengan profesionalisme,” ungkap mantan Ketua STIK Lemdiklat Polri ini.
Ia juga menginatkan pengawalan VIP menjadi salah satu fokus. “Pengaturan Walpri dan Patwal bagi pejabat setingkat menteri harus dilaksanakan sesuai SOP. Setiap pejabat wajib mendapatkan pengamanan resmi agar seluruh aktivitas berada dalam kendali Polda Maluku,” ujar mantan Wakapolda Sumatera Utara ini. (MT-04)
Tinggalkan Balasan