AMBON, MalukuTerkini.com – Pold Maluku menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Pekat Salawaku Tahun 2026 sebagai langkah awal penindakan terpadu terhadap berbagai penyakit masyarakat, khususnya peredaran minuman keras ilegal yang kerap menjadi pemicu tindak kekerasan dan gangguan keamanan.
Operasi ini melibatkan 305 personel Polda Maluku dan jajaran, serta didukung unsur pemerintah daerah.
Selain personel kepolisian, Operasi Pekat juga diperkuat dengan keterlibatan Satpol PP dan Komponen Teknis (Komteni) dari 11 kabupaten/kota, dengan total 110 personel gabungan. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan penindakan di wilayah masing-masing.
Bertindak sebagai pimpinan apel Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dipusatkan di Lapangan Tahapary, Tantui Ambon, Rabu (28/1/2026).
Apel dihadiri Wakapolda Maluku, Pejabat Utama Polda Maluku, perwakilan Forkopimda Provinsi Maluku, unsur TNI, BNN, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.
Dalam amanatnya, Kapolda Maluku menegaskan minuman keras masih menjadi faktor dominan pemicu kejahatan, mulai dari penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
“Operasi Pekat Salawaku 2026 tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, dan persuasif secara humanis,” tandas alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 ini.
Dikatakan, Operasi ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai elemen, termasuk TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta para Raja Negeri, sebagai bentuk sinergi menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polda Maluku.
“Operasi Pekat Salawaku 2026 menyasar berbagai penyakit masyarakat (pekat), seperti peredaran minuman keras ilegal, perjudian, prostitusi, premanisme, penyalahgunaan narkoba, hingga kejahatan jalanan yang dinilai merusak generasi muda dan mengganggu ketertiban umum,” kata mantan Ketua STIK Lemdiklat Polri ini.
Ia menegaskan keberhasilan operasi ini memiliki dampak strategis terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.
“Tanpa situasi yang aman dan kondusif, seluruh program pembangunan tidak akan berjalan optimal. Karena itu, tanggung jawab menjaga kamtibmas bukan hanya milik Polri, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tandas mantan Kapolrestabes Medan ini. (MT-04)
Tinggalkan Balasan