AMBON, MalukuTerkini.com – Persoalan tata kelola fasilitas publik di Kota Ambon kembali mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Nita bin Umar.
Ia menilai, kondisi Pasar Mardika dan pelayanan di SPBU Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, masih jauh dari harapan masyarakat.
Nita menyebut, Pasar Mardika hingga kini belum dikelola secara optimal dan masih menyimpan berbagai masalah mendasar. Salah satunya adalah ketidakjelasan kewenangan pemungutan retribusi, apakah berada di bawah pemerintah provinsi atau pemerintah kota.
Situasi tersebut, katanya, memicu kebingungan di kalangan pedagang, terutama terkait mekanisme pembayaran yang tidak transparan. Bahkan, ditemukan pedagang yang sudah menempati lapak namun belum memenuhi kewajiban retribusi.
“Keluhan pedagang ini harus disikapi serius. Kalau ada yang tidak mau bayar padahal sudah menggunakan fasilitas, maka harus ada tindakan tegas. Jangan dibiarkan, karena akan merusak ketertiban pasar,” ungkap Nita Bin Umar kepada wartawan di Ambon, Rabu (28/1/2026).
Ia juga menyinggung perubahan drastis kondisi Pasar Mardika sebelum dan sesudah kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat kunjungan tersebut, pasar tampak tertata dan bersih, namun tak lama kemudian kembali semrawut.
“Ini membuktikan bahwa pasar bisa tertib kalau ada pengawasan dan ketegasan. Saya sering ke pasar dan melihat langsung. Selama pedagang dibiarkan berjualan di luar gedung, jalan akan tetap macet dan fungsi pasar tidak maksimal,” ungkapnya.
Tak hanya pasar, Nita turut menyoroti pelayanan pengisian bahan bakar di SPBU Kebun Cengkeh yang kerap memicu kemacetan. Menurutnya, antrean kendaraan yang mengular hingga ke badan jalan sangat mengganggu arus lalu lintas, baik dari arah atas maupun bawah.
Ia meminta Pertamina, sebagai mitra kerja Komisi II DPRD Maluku, untuk segera melakukan penataan ulang sistem antrean agar tidak menimbulkan kemacetan yang berkepanjangan.
“Perlu ada pembatasan yang jelas soal area antrean. Apalagi menjelang bulan Ramadan, konsumsi BBM biasanya meningkat. Jangan sampai kemacetan semakin parah dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Nita menegaskan komitmennya untuk terus mendorong koordinasi lintas pihak, baik pemerintah daerah maupun BUMN terkait, demi menghadirkan solusi nyata atas persoalan yang menyangkut kepentingan publik. (MT-04)
Tinggalkan Balasan