AMBON, MalukuTerkini.com – Universitas Pattimura (Unpatti) menggagas pembentukan konsorsium perguruan tinggi di wilayah kepulauan untuk menyatukan kekuatan akademik dan memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan dalam pembangunan nasional.
Konsorsium tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi ant perguruan tinggi, baik negeri, swasta, politeknik maupun pendidikan vokasi dari berbagai provinsi kepulauan, guna mendorong kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada karakteristik dan kebutuhan masyarakat kepulauan.
Ketua Tim Pengelola Pusat Studi Unggulan Kepulauan Unpatti, Prof. Dr. Ir. Wardis Girsang, SP., M.Si, kepada wartawan di Kampus Unpatti, Rabu (18/11/2026), menjelaskan pembentukan konsorsium menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi daerah kepulauan melalui kolaborasi lintas perguruan tinggi.
“Indonesia ini adalah negara kepulauan. Salah satu kendala yang kita hadapi adalah biaya logistik yang mahal dan persoalan konektivitas. Maluku sudah mengalami persoalan ini sejak lama. Karena itu, kita perlu menyatukan kekuatan akademik dari berbagai provinsi kepulauan,” jelas Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Sistem Pedesaan Fakultas Pertanian Unpatti ini.
Wardis mengatakan, gagasan yang diinisiasi Unpatti tersebut mendapat dukungan karena membuka ruang bagi perguruan tinggi di berbagai wilayah kepulauan untuk membangun kekuatan bersama. Melalui konsorsium, potensi akademik yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dapat disatukan menjadi kekuatan yang lebih besar.
“Jika kita bersatu, kekuatan kita akan jauh lebih besar. Dalam politik, posisi tawar itu penting. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri mungkin tidak cukup kuat. Tetapi ketika seluruh perguruan tinggi kepulauan disatukan, kita memiliki kekuatan akademik yang besar,” kata Wardis yang menyelesaikan pendidikan Doktoral di University of Queensland Australia ini.
Dijelaskan terdapat tiga kepentingan utama yang hendak diperjuangkan melalui konsorsium tersebut. Pertama, membangun kekuatan akademik berbasis maritim melalui kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kedua, memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pemerintah daerah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan. Dengan demikian, karakteristik geografis serta kebutuhan khusus daerah kepulauan dapat memperoleh perhatian lebih besar dalam perumusan kebijakan nasional.
Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan sehingga masyarakat di wilayah kepulauan memiliki kesempatan pembangunan yang setara dengan daerah lainnya.
“Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah pola pembangunan dan pengalokasian anggaran yang selama ini masih lebih banyak bertumpu pada luas daratan dan jumlah penduduk,” jelas akademisi pada Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Unpatti ini.
Sementara itu, kontribusi wilayah laut yang sangat luas di provinsi kepulauan belum sepenuhnya diperhitungkan secara proporsional. Padahal, laut bukan hanya menjadi bagian dari karakteristik geografis, tetapi juga sumber kehidupan, kekuatan ekonomi, dan ruang pembangunan masyarakat.
“Selama ini hasil laut dan potensi wilayah kita lebih banyak dihitung dari daratan dan jumlah penduduk yang relatif kecil. Laut kita belum sepenuhnya diperhitungkan. Kalau laut juga diperhitungkan, tentu akan ada perhatian lebih besar terhadap anggaran pembangunan infrastruktur dan pembiayaan kehidupan masyarakat,” ungkap Wardis yang pernah menjabat sebagai Koordinator Program Studi Magister Agribisnis di Universitas Pattimura
Dikatakan, keberadaan konsorsium diharapkan mampu memperkuat suara akademik daerah kepulauan dalam mendorong perubahan pendekatan pembangunan nasional, termasuk kebijakan penganggaran yang lebih mempertimbangkan luas wilayah laut dan kebutuhan konektivitas antarpulau.
“Konsorsium yang digagas Unpatti tersebut menjadi momentum bagi perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan,” kata Wrdis yang didampingi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unpatti, oleh Dr. Estevanus K. Huliselan, S.Pd., M.Si; Ketua Tim Pengelola Pusat Studi Produk Unggulan Daerah Unpatti, Prof. Dr. Dra. Adriana Hiariej, M.Si; Ketua Tim Pengelola Pusat Studi Perekonomian Masyarakat Kepulauan Dr. Hendry D Hahury, S.E., M.Si; Ketua Panitia Deklarasi KPTK, Dr. Samuel Patra Ritiauw, S.Pd., M.Pd serta Sekretaris Panitia Deklarasi KPTK Anna VC de Fretes, SE., MM., CPRM. (MT-01)

