Ramli Umasugi Dinilai Gagal Nahkodai Golkar Maluku

AMBON - Sosok  Ramli Umasugi, yang kini menahkodai Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Maluku, dinilai gagal dan tak layak memimpin partai tersebut.

Kepengurusan maupun kader menilai Golkar tak akan bisa menang di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang jika sosok Ramli Umasugi tidak diganti.

Hal ini ditegaskan Ketua OKK, DPD I Golkar Maluku, Subhan Pattimahu, kepada wartawan di Ambon, Kamis (6/5/2021) malam.

Menurutnya, Bupati Buru tersebut sudah harus dievaluasi oleh DPP Golkar, lantaran telah gagal dalam menjadi pimpinan partai.

Ia membeberkan, sejak awal kepengurusan pada kepemimpinan Ramli tidak pernah memiliki itikad baik untuk merangkul sesama kader.

"Sejak awal Kepengurusan, Ketua DPD Golkar Maluku, Ramli Umasugi, dalam memimpin dianggap tidak pernah punya itikad baik, untuk merangkul sesama kader, dalam semangat rekonsiliasi. Semua yang dilakukannya, karena keterpaksaan dan selalu beralasan situasional," ungkapnya.

Pattimahu menyoroti soal kondisi kepengurusan yang selalu diganti atas usulan Ramly Umasugi, tanpa mekanisme melalui rapat pleno. Padahal hal tersebut telah diatur dalam AD/ART Golkar, tapi tidak pernah diindahkan.

"Akibat sering mengganti kepengurusan, sehingga menyulitkan DPD Golkar kabupaten/kota untuk berkoordinasi, termasuk DPD Golkar Provinsi sendiri yang sulit berkoordinasi khususnya organisasi sayap," ujarnya.

Dikatakan, ketika perjalanan selama satu tahun menjadi Ketua DPD Golkar Maluku yang belum dilantik secara defacto, Ramli tidak memiliki rencana atau tujuan baik guna menentukan arah partai kedepan.

"Selama ini, kita tidak tahu apa tujuan Golkar Maluku. Sebenarnya Ramli Umasugi ini, mau bawa arah Golkar kemana? Bahkan, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pun belum pernah digelar, sehingga tidak ada satupun program partai yang telah dibuat, " kesalnya.

Bukan hanya itu,  dalam proses konsolidasi internal ada  sekitar  lima kali Musda untuk ditarik masuk ke DPD Golkar Maluku. Ini akhirnya mengindikasikan terjadi dualisme di DPD Golkar Kabupaten/Kota, sehingga menimbulkan perpecahan.

"Ketua DPD Golkar Maluku, Ramli Umasugi acuh dan sengaja membiarkan konflik Musda berjalan berlarut-larut. Ini sudah tentu sangat mengganggu amanat Partai dan sangat menganggu konsolidasi organisasi hingga Desember 2021," ungkapnya.

Ia meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk segera sikapi dan menurunkan carataker DPD Golkar Provinsi Maluku untuk bisa mengayomi dan membawa partai berlambang pohon beringin ini kedepan.

"Kami yakin sungguh, kalau masih tetap seperti ini dan masih berjalan maka jangan menghayal, tetapi kita akan sulit mendapatkan kemenangan pilkada nanti kalau kondisi kepemimpinan Golkar masih seperti ini," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Maluku Vonny Litamahuputty juga menyampaikan hal yang sama.

Menurutnya, kekalahan Golkar di tiga kabupaten pada Pilkada Desember 2020, adalah catatan buruk perjalanan Partai Golkar sepanjang kurun waktu 30 tahun terakhir.

" Ini disebabkan akibat lemahnya konsolidasi partai, dengan tidak melibatkan instrumen partai seperti ormas, sayap, serta para senior Golkar. Olehnya itu, DPP harus mengambil langkah cepat guna menyelamatkan partai ini, agar bisa bersaing di 2024. Kami sebagai kader dan fungsionaris Golkar Maluku, yakin sungguh dengan kepemimpinan Ramli Umasugi seperti sekarang ini, akan sangat mengancam seluruh proses menuju Sukses Pilkada, Pilpres dan Pileg 2024, termasuk untuk membawa ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto ke kursi presiden," ungkapnya.

Dalam kondisi inilah maka  pihaknya mendesak, Ketua Umum DPP Partai Golkar, agar segera mengevaluasi Ramli Umasugi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Maluku, dengan segera menurunkan caretaker pimpinan DPD Partai GOLKAR Maluku. (MT-04)