Pemprov Maluku Gelar Rakor Kembangkan Kota Langgur

AMBON, MalukuTerkini.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Langgur sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Pasalnya, ibukota Malra, berpindah ke Langgur, setelah Kota Tual, menjadi daerah otonom baru sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailosa mengatakan,  pemindahan ibukota mengakibatkan Kabupaten Malra  harus kembali membangun sarana dan prasarana di Langgur.

"SRPJMD 2018 hingga 2023 infrastruktur dasar perkotaan menjadi skala prioritas untuk ditangani dalam periode pembangunan 2018 hingga 2023," jelas  Lailosa, saat memimpin Rakor di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (24/6/2022).

Lailosa menyampaikan, Tahun 2023 mendatang salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Malra diarahkan pada pengembangan dan penataan Kota Langgur.

Untuk itu, Lailosa mengapresiasi kehadiran Bupati Malra, Thaher Hanubun dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Malra di Rakor tersebut.

"Kehadiran pak Bupati Malra dan jajaran. Ini merupakan satu upaya proaktif dari Kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan tentunya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari kami di Provinsi," ungkapnya.

Selain itu pihaknya  melakukan proses perencanaan bersama DPRD Provinsi Maluku dan pihak lain.

Sementar itu, Bupati Malra, M Thaher Hanubun, sangat mengapresiasi Pemprov.

"Kami apresiasi Pemprov yang  diwakili Pak Kepala Bappeda dan anggota DPRD Provinsi  Maluku. Lebih khusus kami sampaikan terima kasih secara khusus kepada Bapak Gubernur Maluku," kata Hanubun.

Ia mengaku,  selama ini dirinya intens berkoordinasi dengan Gubernur Maluku untuk bangun Malra kearah yang lebih baik.

"Saya bersama sejumlah pimpinan OPD hadir disini dan sebelumnya kami menyurati Pak Gubernur Maluku, melalui Pak Sekda Maluku, untuk menyampaikan pikiran-pikiran tentang pembangunan di Malra," ungkapnya.

Apalagi, kabupaten Malra sebagai salah satu  kabupaten tertua di Maluku, yang berdiri 1953 lalu dan telah memekarkan 4 Kabupaten dan kota, harus mendapat perhatian serius. (MT-04)