BPK Maluku Raih Penghargaan Satuan Kerja Terbaik

AMBON – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku meraih penghargaan kinerja terbaik pertama untuk Kategori Pagu Anggaran Sedang yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku saat Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran di Ambom, Rabu (24/7/2019).

Hal ini diungkapkan Kasubbag Humas BPK Perwakilan Maluku, Ruben Sidabutar kepada malukuterkini.com, Kamis (25/7/2019).

Menurut Sidabutar, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah suatu indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

"Kami dari BPK meraih penghargaan kinerja terbaik Pertama untuk Kategori Pagu Sedang yang disampaikan oleh Kantor Wilayah DJPB Provinsi Maluku dan diserahkan kemarin (Rabu-red)," ungkapnya.

Dijelaskan, terdapat 12 indikator dalam penilaian IKPA yaitu ketertiban dalam pengelolaan uang persediaan, ketepatan waktu pemasukan data kontrak, ketelitian dalam membuat Surat Perintah Membayar, menghindari retur SP2D, melaksanakan penyerapan sesuai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Penarikan Dana, meminimalisasi  revisi DIPA, penyelesaian tagihan tepat waktu, ketepatan waktu dalam menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara, perencanaan kas yang baik, realisasi anggaran yang tepat waktu, penyelesaian pagu minus, dan menghindari dispensasi SPM.

“Pada tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapat nilai 91,81 dari Kanwil DJPb Provinsi Maluku atas penilaian dari 12 indikator tersebut.  Kemudian pada semester I tahun anggaran 2019 penilaian IKPA BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengalami peningkatan menjadi 98,75,” jelasnya.

Peningkatan ini, katanya, disebabkan kualitas pelaksanaan anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas 12 indikator IKPA.

"IKPA menjadi salah satu faktor penting bagi satuan kerja dalam merencanakan program dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus membuat satuan kerja lebih fokus dalam merealisasikan program, yang pada akhirnya capaian output sesuai dengan kebutuhan anggaran yang direncanakan," katanya.

Untuk kedepannya, BPK Perwakilan Provinsi Maluku berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan pencapaian ini sebagai bentuk peningkatan reformasi birokrasi di BPK khususnya dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Sebagaimana diketahui, penghargaan kategori satker dengan pagu anggaran sedang (pagu anggaran antara Rp 10 milyar – Rp 75 milyar), untuk peringkat pertama ditempati BPK Perwakilan Provinsi Maluku, peringkat kedua Kantor Kesehatan kelas II Ambon dan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.

Sementara kategori satker dengan pagu kecil (pagu anggaran dibawah Rp 10 milyar), peringkat pertama ditempati Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ambon, disusul peringkat kedua Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dan peringkat ketiga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ambon.

Sementara Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease menjadi yang terbaik di kategori satker dengan pagu anggaran besar (pagu anggaran diatas Rp 75 milyar). Peringkat kedua ditempati Rindam XVI/Pattimura dan peringkat ketiga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI. (MT-04)