Sikapi Keluhan Masyarakat, Pemprov Maluku: Pelayanan BPJS Kesehatan Harus Ditingkatkan

AMBON –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terus mendorong peningkatan pelayanan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di daerah ini.

Upaya ini dilakukan, menyusul banyaknya persoalan terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang saat membuka rapat Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Maluku (BPJS Kesehatan Cabang Ambon), di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (18/9/2019).

Kasrul menegaskan, forum ini mestinya memiliki agenda rutin untuk menggelar pertemuan, sebab palayanan BPJS Kesehatan selalu saja ditemukan berbagai macam masalah.

“Banyak terjadi, keluhan, terutama data, pelayanan, dan sebagainya, sehingga di semua tingkatan BPJS,  mulai dari kabupaten, provinsi sampai di pusat itu mesti punya semangat meningkatkan pelayanan bagi semua anggota BPJS Kesehatan ini,” tandasnya.

Ia mencontohkan, jika ada  satu anggota saja, dengan fasilitas kesehatan, apakah tingkat pertama atau tingkat lanjutan tidak dilayani sebagaimana mestinya, pasti akan menjadi sesuatu yang merugikan.

“Ini tugas kita yang ada dalam forum ini.  Kita punya dua tugas, pertama sesuai aturan posisi kita  sebagai ujung tombak dari  pelayanan kesehatan.  Kedua, ini adalah satu berkat, satu anugerah kita  diberikan  kesempatan untuk melayani banyak orang. Jadi harus semangat. Karena tidak semua orang bisa memperoleh kesempatan seperti kita,” ungkapnya.

Kasrul juga mengingatkan, terkait perkembangan terakhir, dimana telah terjadi pemutusan sementara sebanyak140 ribuan anggota atau dinonaktifkan. Anggota yang terkena sanksi ini berada dengan berbagai macam latar belakangnya.

“Ini kan terjadi di seluruh Indonesia sebagai akibat dari audit BPK. Kita juga mungkin sama-sama sudah tahu, mungkin di media, mungkin dari penyampaian pak Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa memang pelayanan dasar menjadi sangat utama,” tandasnya.

Untuk itu, menurut Kasrul, arahan yang sama sering disampaikan Gubernur Maluku  dalam sejumlah kesempatan, karena ada empat faktor yang diperhatikan, salah satunya pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, saat BPJS Kesehatan memberlakukan pemutusan sementara pelayanan  dengan RSUD Haulussy dengan alasan belum terselesaikan akreditas RSUD Haulussy,  langsung ditindaklanjuti oleh Gubenur Maluku yang menginginkan tidak ada kata tidak, untuk  melayani masyarakat yang menjadi anggota BPJS.

“Jadi semua masyarakat harus terlayani.  Dan sudah diatasi dengan  anggarannya. Tidak tanggung-tanggung, dalam waktu dua minggu saja, sudah  disetor  Rp 1,7 milyar. Itu yang dari  awal saya sampaikan bahwa  kehadiran BPJS Kesehatan ini sangat diharapkan,” ungkapnya.

Olehnya itu, kata Kasrul, saat ini yang diharapkan, keberadaan BPJS dari sisi pelayanan dan prasarana dan sebagainya harus dimaksimalkan.

“RSUD Haulussy sudah mulai baik. Kamarin kita sampe langsung layani dengan baik. Mudah-mudahan semua pasien dilayani degan baik pula,” harapnya.

Hadir dalam forum Kepala BPJS Cabang Ambon, Afliana Latumakulitad beserta pimpinan instansi terkait. (MT-03)