John Ruhulessin Terpilih Sebagai Ketua PMI Provinsi Maluku

AMBON - John Ruhulessin terpilih sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Maluku masa bhakti 2019 – 2024.

Ruhulessin terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Luar Biasa PMI Provinsi Maluku yang berlangsung di Ambon, Minggu (13/10/2019).

Musyawarah Luar Biasa tersebut dipimpin oleh pimpinan sidang yang diketuai oleh Sasongko Tedjo (Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat), Samuel Latuny (PMI Kota Ambon), Nico Lico (PMI Kota Tual) dan Johny M Fariman (PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar).

Peserta Musyawarah Luar Biasa berasal dari unsur PMI Kabupaten/Kota yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Tengah.

Formatur yang terdiri John Ruhulessin (Ketua PMI Provinsi Maluku Terpilih), Sasongko Tedjo (Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat), Timotius Akerina (PMI Kabupaten Seram Bagian Barat), Johny M Fariman (PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar) dan Samuel Latuny (PMI Kota Ambon) kemudian merumuskan struktur kepengurusan PMI Provinsi Maluku masa bhakti 2019 – 2024 yang terdiri dari Ketua Dr John Ruhulessin didampingi Muhammad Assel (Ketua Bidang Organisasi), Elkyopas Silooy (Ketua Bidang PMR dan Relawan), Eleonara Wattimena (Ketua Bidang Sosial dan Kesehatan), Fandi Hasanusi (Ketua Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia), Ismael Hehanussa (Ketua Bidang Sarana Prasarana). Sekretaris Herry Latuheru dan Bendahara Hengky Tandililin.

Kepengurusan yang dilengkapi dengan sejumlah anggota yang terdiri dari F Alimudin Kolatlena, Elna S Anakotta, Izaac M Tulalessy, Maritje Tahapary, Azis Tuny, Ritimase Tuasikal dan John L Huliselan.

Ketua PMI Provinsi Maluku masa bhakti 2019 – 2024, John Ruhulessin dalam sambutannya mengaku banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh kepengurusan yang baru terpilih dalam waktu secepatnya.

“Yang harus diketahui kita jadi pengurus PMI sekaligus relawan untuk pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan,” ungkapnya.

Dikatakan, kepengurusan yang baru harus menyelesaikan tanggung jawab yang tertunda yaitu memfasilitasi pembentukan dan penyegaran organisasi PMI di 11 kabupaten/kota.

“Kita harus bentuk/penyegaran PMI di 11 kabupaten/kota. Senin (14/10/2019) besok, PMI Kota Ambon akan melaksanakan musyawarah dan saya akan jadwalkan konsolidasi pembentukan organiasi di bulan Oktober dan November, sehingga nantinya seluruh kabupaten/kota bisa mengikuti Munas PMI di bulan Desember 2019,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang PMR dan Relawan PMI Pusat, Muhammad Muas saat menutup Musyawarah Luar Biasa tersebut mengatakan konsolidasi organisasi harus segera dilakukan karena selama empat tahun terakhir ini kepengurusan vakum.

“Untuk itu konsolidasi  organisasi harus dilakukan secepatnya, apalagi Musyawarah Nasional (Munas) PMI akan berlangsung pada bulan Desember 2019 yang diikuti Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Sebelumnya Musyawarah Luar Biasa PMI Provinsi Maluku tersebut dibuka oleh Plt Asisten II Sekda Maluku Frona Koedoeboen. (MT-05)