oleh

Keluhkan Harga BBM, Nelayan Ikan Tuna Ngadu ke MKP

-Ekonomi-194 views

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan pertemuan dengan para nelayan kecil ikan tuna dari Timur Indonesia termasuk dari Provinsi Maluku. Para nelayan tergabung dalam Komite Pengelola Bersama Ikan Tuna.

Para nelayan ini masuk dalam regional II, dengan daerah provinsi Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. KKP akan berdiskusi dengan para nelayan soal masalah-masalah yang terjadi

Mewakili para nelayan, Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) Saut Tampubolon menyatakan salah satu masalah utama bagi nelayan adalah kurangnya volume BBM di daerah sentra perikanan, karena jumlahnya sedikit harganya pun jadi mahal.

“Ketersediaan BBM premium dari sisi volume kurang dan harga pun jadi dua kali lipat. Harus dipikirkan Pak Edhy, agar BBM bisa dioperasikan ke daerah sentra perikanan lebih baik,” ucap Saut dalam sebuah diskusi dengan nelayan ikan tuna di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).

Selain itu, Saut juga mengeluhkan soal perizinan nelayan baik kapal maupun kartu sertifikat nelayan.

“Kapal ini izinnya masih lama pak, minimal lima tahun. Selanjutnya, ada juga Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) ini lama juga pak, ratusan belum terbit kami catat,” ungkapnya.

Di lain sisi, Edhy mengatakan bahwa selama ini masalah-masalah nelayan kecil memang kurang diperhatikan dibanding nelayan besar. Dia berjanji nelayan kecil akan lebih dia perhatikan.

“Ini lah pentingnya acara ini, harus ada upaya menyentuh nelayan kecil kita. Kalau besar kan protesnya paling banyak, gede suaranya. Kalau kecil ini mau protes aja, udah mikir ngga mampu, maka kami mau dengar lebih banyak dari nelayan kecil. Kami butuh usulan bapak ibu semua, semua masalah kami tampung,” katanya.

Menanggapi keluhan para nelayan, Edhy mengaku akan menyiapkan solusi. Meski begitu dia tetap ingin mendengar terlebih dahulu apa yang sebetulnya diinginkan nelayan.

“Kami akan siapkan solusinya soal masalah BBM kurang, saya tahu kurang terus. Makanya, dalam forum ini harus ada diskusi yang mengarah ke solusi, minimal berkurang kesulitannya,” ungkapnya.

Edhy juga menyarankan agar para nelayan bisa membentuk sebuah komunitas per wilayah. Nantinya, komunitas itu akan mengurus soal pembagian dan distribusi bahan bakar.

“Saudara-saudara juga harus ada langkah. Apakah dengan komunitas besar, bikin sebuah regional di mana misalnya, jadi solar terus ada. Nanti kan enak komunitas yang atur jatahnya,” katanya.

Edhy menjelaskan sebetulnya pihaknya bisa saja dengan mudah membuatkan stasiun pengiskan bahan bakar untuk nelayan (SPBN), bisa pakai anggaran KKP, ataupun berkoordinasi degan Pertamina dan Kementerian BUMN.

“Bikin SPBN itu gampang, pakai anggaran KKP bisa atau minta ke Pertamina. Saya bisa koordinasi minta ke Menteri BUMN, nanti dibikinkan di mana misalnya,” jelasnya.

Yang jadi masalah Edhy khawatir bila sudah dibangun SPBN justru bukan nelayan yang menikmati.

“Nah yang penting bukan itu. Yang penting adalah kalau SPBN sudah ada, apa ada kepastian nelayan yang akan pakai sendiri,” katanya. (MT-06)

Komentar

News Feed