Sekilas Info

Kepala BKN: PNS di Maluku Harus Netral Saat Pilkada

Ilustrasi

AMBON - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan PNS di Maluku harus netral saat Pilkada mendatang.

Penegasan Wibisana ini disampaikan karena akan berlangsung Pilkada di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatanm Kabupaten Seram Bagian Timur dan kabupaten Kepulauan Aru.

"Netralitas PNS saat pilkada itu sudah diatur lama bukan hal baru bahwa PNS kan tugas untuk menjahit negara kesatuan menjadi satu untuk berdiri dengan netral di semua kelompok masyarakat. Aturan ini sudah ada sejak dulu sehingga tidak boleh memihak. Kampanye tidak boleh terlibat dalam proses pilkada namun jika itu terjadi maka mereka bisa diberikan sanksi sesuai dengan peraturan UU. Yang kemarin saja banyak yang kita beri sanksi disiplin dan banyak yang diturunkan jabatan pangkat yang terlibat politik," tandasnya kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Jumat (21/2/2020).

Ia menegaskan bahkan ada pula sampai pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat  jika maju sebagai anggota legislatif namun tidak diberitahukan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada yang seperti itu.

"Belum ada yang dikeluarkan. Kalau dikeluarkan maka mereka dicalonkan aleg tetapi tidak melaporkan itu diberhentikan tidak dengan hormat. Kalau melaporkan  maka mereka masih diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri tetapi kalau tidak lapor maka diberhentikan  tidak dengan hormat dan tidak menerima pensiun. Itu konsekuensinya. Jadi kita akan konsisten dengan itu," ungkapnya.

Ia menambahkan dalam rangka pengawasan terhadap netralitas PNS itulah maka  Bawaslu dan  BKD semua masyarakat bisa memantau.  (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!