Sekilas Info

Mendagri: Pilkada Harus Jadi Momentum Lawan Covid-19

PENGARAHAN - Mendagri Tito Karnavian memberikan pengarahan saat silahturahmi dengan Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Organisasi Masyarakat di Provinsi Maluku yang berlangsung di SwissbelHotel, Ambon, Kamis (23/7/2020) malam.

AMBON - Pilkada Serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang, harus menjadi gelombang mobilisasi masyarakat untuk menjadi agen perlawanan terhadap penyebaran Covid-19 dan bukan media penularan.

"Momentum pilkada bukan menjadi media penularan, tetapi justru menjadi gelombang  untuk memobilisasi masyarakat menjadi  agen perlawanan Covid -19," kata Mendagri Tito Karnavian saat silahturahmi bersama Menko Polhukam, Wakil Ketua DPD RI, Kasum TNI dan Wakapolri dengan Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Organisasi Masyarakat di Provinsi Maluku.

Silahturahmi yang dihelat dengan mengusung tema ‘Pilkada Serentak 2020, Disiplin masyarakat  Taat Protokol Kesehatan Covid-19, dan Perkembangan Situasi Politik Terkini” itu juga diisi dengan dialog yang dipandu Stafsus Menko Polhukam Imam Marsudi, berlangsung  di SwissbelHotel, Ambon, Kamis (23/7/2020) malam.

Dalam kesempatan ini, mantan Kapolri ini, menegaskan semua kepala daerah harus serius melaksanakan penanganan pandemi Covid-19.

“Bila daerahnya, masuk zona merah harusnya dipertanyakan, apalagi saat Pilkada pemimpinya maju lagi sebagai kontestan pemilu. Ini yang perlu menjadi catatan karena pemimpin yang kuat ditemukan saat krisis. Semua kepala daerah harus bergerak serius, " tegasnya.

Pernyataan-pernyataan diatas dikatakan Tito, ketika salah satu tokoh agama bertanya kenapa Pilkada Serentak tetap dilaksanakan dengan kondisi pandemi.

Ia juga meminta agar para tokoh dapat menaikan isu percepatan penanganan Covid-19.

"Tokoh agama, tokoh masyarakat  dan tokoh  pemuda harus  naikkan isu ini agar kontestasi ini menjadi kontestasi penanganan Covid-19," tukasnya.

Dijelaskan, untuk menentukan  Pilkada Serentak digelar  pada 9 Desember 2020, telah dilakukan dialog dengan lembaga terkait dan  berbagai  kajian termasuk  menyimak perkembangan dunia terkait pandemi ini.

Sebelumnya, KPU menawarkan tiga  opsi yaitu digelar pada 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021.

Dituturkan pula, setelah diamati ada puluhan negara yang menunda pemilihan dan juga puluhan lainnya yang tetap melaksanakan,  maka Indonesia memilih  opsi hanya menunda bulan pelaksanakan Pilkada yang sebelumnya September menjadi  Desember 2020.

Selain Mendagri dan Menko Polhukam, turut serta dalam kunjungan tersebut Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.

Menko Polhukam tampak didampingi sejumlah pejabat dari Kantor Kemenko Polhukam diantaranya Plt Deputi I/Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Purnomo Sidi, Deputi IV/Pertahanan Negara Mayjen Rudianto, Plt Deputi V/Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Brigjen Pol Armed Wijaya, Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan (Kumsidhal) Laksma TNI Sidiq Musthofa, Koorspri Menko Polhukam, Brigjen TNI Jeffry A Rahawarin serta Staf Khusus Menko Polhukam Imam Marsudi dan Rizal Mustari.

Sementara pejabat Kemendagri yang hadir mendampingi Mendagri diantaranya Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah, Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Plt Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal serta Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochammad Adrian. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!